CYBERSULUT.NET – Dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali memicu perhatian publik. Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, mendesak Pertamina dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulut.
Langkah ini diambil menyusul temuan indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM jenis Pertalite saat peninjauan langsung di SPBU Tateli. Di lokasi tersebut, petugas menemukan adanya pembelian Pertalite menggunakan galon oleh nelayan dengan dokumen digital yang bermasalah.
“Nelayan membeli Pertalite memakai galon, namun saat diperiksa, barcode yang digunakan ternyata sudah kedaluwarsa. Ada indikasi barcode yang dipakai sebenarnya milik kendaraan,” ujar Normans, Rabu (2/9/2026).
Atas temuan ini, Normans menginstruksikan pihak Pertamina segera melakukan penarikan dan pemeriksaan mendalam terhadap data transaksi barcode yang digunakan. Langkah tegas ini dinilai krusial guna mengusut tuntas potensi penyalahgunaan serta memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukannya.
Selain persoalan manipulasi barcode, DPRD Sulut turut menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan yang masih terus terjadi di berbagai SPBU di wilayah Sulut.
Guna mengatasi permasalahan yang berlarut-larut ini, DPRD Sulut menegaskan Pertamina berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk menyisir SPBU yang terindikasi bermasalah, meminta penelusuran menyeluruh atas seluruh log data transaksi barcode BBM bersubsidi, serta memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak, seperti nelayan dan masyarakat kecil, tanpa dirugikan oleh praktik penyimpangan oknum tertentu.
