CYBERSULUT.NET — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (1/9/2026) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana.
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap realisasi program serta percepatan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dalam RDP tersebut, Satker Pelaksanaan Prasarana memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional yang tengah berlanjut di Sulawesi Utara, mulai dari fasilitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Kedua yang berlokasi di Tampusu, Kabupaten Minahasa. Pembangunan yang berdiri di atas lahan hibah Pemprov Sulut seluas 5,4 hektare tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir.
“Progresnya sudah masuk 93 persen dan sudah bisa difungsionalkan. Kemarin baru dilaksanakan MPLS dengan total 395 siswa,” ujar Kries Kuswara selaku Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana
Kries Kuswara menambahkan, kapasitas sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA ini mengalami peningkatan. Dari desain awal sebanyak 1.080 siswa, kini mampu menampung hingga 1.260 siswa seiring adanya kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar menjadi 35 siswa per kelas.
Fasilitas yang disediakan tidak hanya ruang kelas, tetapi juga asrama siswa dan guru, pembangkit listrik genset, rumah ibadah serta sarana pendukung lainnya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap berikutnya di tiga wilayah, yaitu:
Kabupaten Minahasa Utara (Lokasi: Airmadidi)
Kabupaten Minahasa Selatan (Lokasi: Wilayah Tengah)
Kabupaten Bolaang Mongondow
Saat ini pemerintah daerah setempat sedang merampungkan pemenuhan kelengkapan administrasi, seperti sertifikat tanah, dokumen lingkungan, hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kelengkapan lahan menjadi syarat utama agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.
Selain Sekolah Rakyat, RDP ini mengungkap rencana pembangunan gedung Fakultas Kedokteran (FK) beserta laboratorium di Universitas Negeri Manado (UNIMA). Proyek ini merupakan tindak lanjut penugasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kries Kuswara menjelaskan bahwa dokumen perencanaan teknis ditargetkan selesai dan diserahkan pekan ini untuk peninjauan lebih lanjut. Pendanaannya telah dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di Kementerian Keuangan.
Menanggapi masukan Komisi III terkait kondisi fisik bangunan pendukung, pihak Satker menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan perbaikan dan pemeliharaan—seperti pencahayaan dan kerusakan bagian bangunan—meski beberapa pekerjaan berada di luar kontrak awal.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD Sulut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian seluruh proyek infrastruktur demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendidikan di Sulawesi Utara.
ADVETORIAL
