CYBERSULUT.NET – Infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung. Aspirasi tersebut mendominasi laporan hasil reses anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulut baru-baru ini.
Juru bicara anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung, Henry Walukow, mengungkapkan bahwa warga sangat berharap adanya peningkatan dan perbaikan sarana-prasarana dasar, mulai dari jalan provinsi, jalan perkebunan, hingga sistem drainase.
Salah satu titik kritikal yang dinilai paling mendesak berada di wilayah Likupang Selatan, yakni akses jalan utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
“Terutama jalan menuju KEK Likupang, yang jalannya sudah sepertiga ambruk dan berpotensi mengalami putus. Spotnya di Desa Kaletuan, Likupang Selatan,” ujar Henry Walukow, Rabu (2/9/2026).
Henry menegaskan, kondisi ini butuh penanganan secepat mungkin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Kerusakan jalur tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas harian warga lokal, tetapi juga mengancam kelancaran akses menuju salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut.
Dalam masa reses II tahun 2026 ini, fokus aspirasi masyarakat di dua wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri.
Khusus di Kabupaten Minahasa Utara, selain perbaikan ruas jalan provinsi dan akses KEK, warga desa meletakkan harapan besar pada pengerjaan jalan perkebunan untuk kelancaran distribusi hasil tani, serta perbaikan sarana irigasi.
Sementara di Kota Bitung, masalah infrastruktur perkotaan menjadi sorotan utama. Di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, warga mengeluhkan jalan lingkungan, saluran air bersih, drainase, hingga akses layanan BPJS. Sementara di Bitung Timur, keluhan berpusat pada jalan berlubang dan ancaman banjir akibat sedimentasi drainase yang belum terdangir secara optimal.
Meskipun masih banyak catatan pekerjaan rumah, pihak DPRD Sulut memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut atas perbaikan di sejumlah titik infrastruktur yang telah direalisasikan sebelumnya.
Delapan legislator yang mewakili Dapil II Minut-Bitung—Eugenie Nonarine Mantiri, Priscilla Cindy Wurangian, Julitje Margareta Maringka, Berty Kapojos, Hillary Tuwo, Nick Adicipta Lomban, Henry Walukow, dan Ruslan Abdul Gani—berkomitmen mengawal kelanjutan perbaikan tersebut.
Seluruh temuan dan masukan dari lapangan ini nantinya dipilah dan dirumuskan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulut, untuk kemudian diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
