CYBERSULUT.NET – Koalisi sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu unggul dalam pemilu legislatif Israel yang digelar pada 27 Oktober 2026. Namun, koalisi tersebut gagal memperoleh mayoritas kursi di parlemen (Knesset) untuk membentuk pemerintahan.
Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) mengumumkan hasil akhir pemilu pada Jumat (30/10/2026), setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan penghitungan suara dan berbagai pengaduan terkait proses pemungutan suara.
Dikutip dari AFP dan The Times of Israel, hasil akhir CEC menunjukkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta pemilih yang memenuhi syarat. Sebanyak 5.716.655 suara telah masuk dan dihitung. Angka partisipasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Berdasarkan hasil penghitungan, koalisi Netanyahu memperoleh total 53 kursi dari 120 kursi Knesset. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 27 kursi.
Sementara itu, hasil lengkap perolehan kursi masing-masing partai adalah Likud 27 kursi, Yashar 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, Joint List 11 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Ra’am 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, dan Religious Zionism 6 kursi.
Koalisi Netanyahu terdiri atas Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, dan Religious Zionism. Adapun kubu oposisi mencakup Yashar, B’Yachad, Partai Demokrat, dan Yisrael Beytenu.
Meski unggul atas oposisi, perolehan 53 kursi membuat koalisi Netanyahu masih kekurangan delapan kursi untuk mencapai ambang batas mayoritas, yakni 61 kursi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya negosiasi politik yang alot dalam upaya membentuk pemerintahan baru.
Di tengah persaingan politik tersebut, partai-partai Arab Israel mencatatkan pencapaian bersejarah dengan meraih total 19 kursi parlemen. Perolehan itu berasal dari Joint List yang mendapatkan 11 kursi dan Ra’am dengan 8 kursi.
Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan 10 kursi yang saat ini dimiliki partai-partai Arab Israel.
Dengan perolehan tersebut, dukungan Joint List dan Ra’am sebenarnya berpotensi menjadi faktor penentu bagi kubu oposisi untuk membangun mayoritas di parlemen. Namun, peluang itu menghadapi kendala karena sejumlah kekuatan oposisi sebelumnya tidak membuka kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai tersebut.
Posisi strategis partai-partai Arab Israel juga membuat mereka menjadi sasaran tuduhan dugaan kecurangan pemilu yang dilontarkan kubu Netanyahu pada Kamis (29/10) malam.
Tuduhan tersebut menyebut partai-partai Arab Israel menerima pendanaan dari Qatar untuk melakukan praktik pembelian suara. Namun, Joint List dan Ra’am membantah tuduhan itu. Pemerintah Qatar juga menyampaikan bantahan.
Sementara itu, Eisenkot dari kubu oposisi menuduh Netanyahu berupaya mendelegitimasi hasil pemilu melalui tuduhan tersebut.
Dalam pernyataan pada Jumat (30/10) pagi, CEC menepis berbagai klaim mengenai dugaan kecurangan pemilu dan campur tangan pendanaan asing dalam proses pemungutan suara.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Hasil akhir pemilu tersebut dijadwalkan diserahkan secara resmi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, Rabu (4/11/2026) mendatang.
Setelah menerima hasil resmi, Herzog akan menggelar konsultasi dengan para pemimpin partai politik sebelum menunjuk salah satu tokoh untuk mendapatkan mandat membentuk pemerintahan baru.
Tidak adanya partai atau koalisi yang berhasil mengamankan mayoritas mutlak diperkirakan membuat proses pembentukan pemerintahan berlangsung sulit dan memakan waktu berminggu-minggu.
Jika seluruh upaya negosiasi gagal menghasilkan pemerintahan baru, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu lebih awal. Situasi serupa pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah politik negara tersebut.
