CYBERSULUT.NET – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengkritisi realisasi program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulut. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dinilai masih minim realisasi dalam laporan tertulis.
Hal tersebut dipertanyakan langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Tuwo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat komisi pada Selasa (19/5/2026).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengungkapkan adanya kejanggalan antara pemaparan lisan dan data tertulis yang diserahkan oleh pihak dinas. Dalam data tersebut, anggaran untuk program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tercatat masih utuh di angka Rp2,6 miliar.
“Saya lihat angkanya masih Rp2,6 miliar. Realisasinya belum dicantumkan, apakah memang belum ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I? Angka ini cukup besar, dan di dalamnya banyak kegiatan seperti Posyandu dan PKK. Apakah memang belum dilaksanakan atau datanya yang belum diupdate?” tutur Hillary Tuwo.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sulut, Novita Lumintang mengakui dan membenarkan bahwa data yang dipegang oleh anggota dewan saat rapat berlangsung memang belum diperbarui secara menyeluruh.
“Data yang kami berikan ke anggota komisi memang belum diupdate, realisasinya masih terbaca per 31 Maret 2026. Padahal sebenarnya pada bulan April, kami sudah melaksanakan dua kegiatan PKK dan satu kegiatan Posyandu,” jelas Novita Lumintang.
Dijelaskan Novita Lumintang, sejumlah anggaran yang sebenarnya sudah terserap namun belum masuk dalam laporan triwulan I tersebut. Untuk kegiatan Posyandu, pihaknya mengklaim telah menyerap anggaran lebih dari Rp400 juta.
“Anggaran tersebut terdiri dari belanja barang senilai Rp130 juta berupa bantuan susu dan makanan sehat untuk lansia, bayi, dan ibu menyusui di 15 kabupaten/kota. Sebagian besar sudah kami serahkan saat momen Halal Bihalal bulan Maret kemarin,” ungkapnya.
Lanjut disampaikan Novita Lumintang, DPMD juga telah mengalokasikan Rp100 juta untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi yang melibatkan perwakilan dari 15 kabupaten/kota. Sementara untuk program PKK, Novita mengungkapkan bahwa dua kegiatan rapat kerja telah sukses dilaksanakan pada bulan April kemarin di Hotel Luwansa Manado.
“Untuk bantuan masyarakat terkait program PKK juga sudah direalisasikan sesuai petunjuk, dan seluruhnya diserahkan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong),” tukas Novita Lumintang.
