CYBERSULUT.NET – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter melayangkan kritik keras terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut. Sorotan tajam ini dipicu oleh penyajian data program kegiatan yang dinilai sudah kedaluwarsa serta minimnya penyerapan anggaran oleh instansi tersebut.
Kritik tersebut disampaikan Royke saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dengan DPMD Sulut, Selasa (19/5/2026).
“Pertama saya koreksi dengan Ibu Kepala Dinas, tolong kasih data ke komisi yang update. Ini sudah kedaluwarsa, sudah 31 Maret, berarti sudah lewat satu bulan setengah. Kedepan diharapkan tidak terjadi lagi, saya anggap ini sembunyi-sembunyi data tidak transparan,” tegas Royke Anter.
Politisi Partai Demokrat itu meminta agar pada agenda pertemuan berikutnya, DPMD dapat melampirkan laporan perkembangan kerja yang paling tidak merekam data hingga dua minggu sebelumnya.
Keterlambatan pembaruan data ini berimbas pada munculnya interupsi dari anggota Komisi I lainnya, seperti Hillary Tuwo dan Eugenie Mantiri. Mereka mempertanyakan kejelasan realisasi program lapangan yang tercatat masih sangat rendah.
“Supaya kita tidak bertanya-tanya. Tadi Hillary dan Ibu Mantiri bertanya-tanya, realisasi ada yang masih 11 persen, bahkan ada yang belum terserap sama sekali,” tutur Royke Anter yang juga menjabat sebagai koordinator Komisi I DPRD Sulut tersebut.
Diungkapkan Royke Anter, Komisi I sebenarnya sempat mengusulkan adanya penambahan alokasi anggaran untuk DPMD Sulut. Namun, melihat performa serapan anggaran yang minim, rencana penambahan tersebut dipastikan batal.
“Kalau seperti ini tidak perlu ditambah anggaran, malah ke depan akan dikurangi,” cetus Royke Anter.
Ditekankan Royke Anter, pentingnya transparansi ini demi menjaga marwah institusi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Ia tidak ingin kelalaian eksekutif justru berdampak buruk pada citra legislatif di akhir tahun anggaran nanti.
“Jadi ke depan tolong diperbaiki, kita ini mitra kerja jadi saling membenahi. Kalau tidak baik dilakukan PMD, ketika akhir tahun anggaran Komisi I yang kena karena kita mitra kerja yang mengawasi,” pungkasnya.
