CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk gencar melakukan pembinaan di setiap desa di Sulut agar bisa bertransformasi menjadi desa mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada kucuran anggaran pemerintah pusat.
Dorongan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dengan DPMD Sulut yang digelar di ruang rapat Komisi I pada Selasa (19/5/2026).
Menurut Royke Anter, momentum pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dihadapi kedepan, menjadi waktu yang tepat untuk memulai perubahan. Politi Demokrat Sulut ini menyarankan agar DPMD segera membidik beberapa desa untuk dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project).
“Kami memberikan masukan, alangkah baiknya kalau tahun ini ketika kepala desa baru sudah terpilih, tolong cari satu dua desa yang bisa jadi pilot project untuk menjadi desa mandiri,” ujar Royke Anter.
Dicontohkan Royke Anter fenomena desa di Pulau Jawa, yang sempat viral karena berhasil mencapai kemandirian fiskal. Desa-desa tersebut mampu mengoptimalkan potensi lokal mereka menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga mampu membiayai pembangunan infrastrukturnya sendiri.
“Seperti yang di Jawa Tengah, ada kepala desa yang viral karena desanya jadi desa mandiri. Dengan hasil yang ada di wilayah mereka, mereka bisa mengolahnya sehingga menjadikan mereka desa mandiri,” tambahnya.
Lanjut dikatakan Royke Anter, jika Sulut sudah memiliki desa mandiri, ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan berkurang secara signifikan.
“Saya kira Ibu (Plt. Kadis DPMD) mampu mencari desa untuk dibina menjadi mandiri. Agar di Sulut ada desa yang bisa kita katakan ‘top’, di mana pembangunan jalan pun mereka bisa anggarkan sendiri dari pendapatan mereka,” tukas Royke Anter.
