CYBERSULUT.NET – Nanik Sudaryati Deyang mengonfirmasi pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Naniek Sudaryati Deyang, Rabu (22/7/2026).
Nanik mengungkapkan bahwa alasan utama pengunduran dirinya adalah masalah kesehatan. Beliau harus menjalani pengobatan dan mencari pandangan medis kedua (second opinion) di luar negeri terkait penyakit jantung yang diidapnya.
“Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya. Karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ujar Nanik dalam unggahannya.
Meski melepas jabatan eksekutif, Nanik diproyeksikan akan mengisi posisi baru di tubuh BGN. Presiden berencana membentuk Dewan Pengawas BGN dan menunjuk Nanik sebagai ketuanya untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya,” tambah Nanik.
Mengenai sosok penggantinya, Nanik memberi sinyal bahwa kepemimpinan BGN selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekannya. “Insyaallah pengganti saya adalah adik saya di mana saya bisa ‘menjewer’ kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang. Saya konsentrasi di kesehatan dulu ya prens,” tulisnya.
Sebelum memutuskan mundur, Nanik menjelaskan bahwa BGN telah meluncurkan pembenahan internal skala besar melalui pembentukan 11 tim reformasi total. Beberapa fokus utama pembenahan tersebut meliputi, Refocusing penerima manfaat dengan memastikan target lebih dari 62 juta jiwa tepat sasaran.
“Presiden telah menyetujui agar program MBG diprioritaskan bagi kelompok 3B (Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil), siswa jenjang SD-SMP, serta seluruh tingkatan sekolah di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” ungkap Nanik Deyang.
Selain itu, Nanik Deyang melakukan evaluasi 27.877 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi guna memastikan seluruhnya memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis (juknis). Serta pembentukan tim khusus untuk menangani distribusi program MBG di kawasan 3T yang terisolasi dan sulit dijangkau transportasi umum, serta tim efisiensi anggaran.
