CYBERSULUT.NET – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani menegaskan sikap politik partainya pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Hanura secara resmi memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan (oposisi) sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi dan kesadaran moral tertinggi dalam berpolitik.
Dikatakan Benny Rhamdani yang akrab disapa BRANI di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kontestasi politik telah usai setelah rakyat menyalurkan hak suaranya di bilik pencoblosan. Menurutnya, setelah momentum tersebut, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu sebagai anak bangsa tanpa harus memelihara sentimen negatif.
“Kita tidak boleh merawat dendam, tidak boleh merasa dikutuk karena kekalahan. Kita tidak boleh berpikir karena kalah maka harus kita gulingkan,” ujar Benny Rhamdani kepada media usai melantik Ketua DPD Hanura Sulut, Apriano Ade Saerang beserta jajaran pengurus, Kamis (17/6/2026) di M-Icon Convention Hall Manado.
Menurut Benny Rhamdani, Bangsa Indonesia tidak akan pernah melangkah maju jika energi kolektifnya habis digunakan untuk merawat dendam politik. Sikap Hanura, adalah bentuk kepatuhan konstitusional terhadap mandat yang telah diberikan rakyat kepada Presiden terpilih untuk memimpin dan membentuk kabinet.
“Apakah saya bicara seperti ini karena ingin masuk kabinet? Tidak. Partai Hanura sudah tegas tetap akan di luar. Karena di atas politik, kita mengenal dan menempatkan moral etik sebagai kesadaran tertinggi. Nah, moral etik Partai Hanura yang kalah harus di luar. Maka yang di dalam kita beri kesempatan adalah pemenang,” tuturnya.
Meski berada di luar pemerintahan, Benny Rhamdani menekankan kalau Partai Hanura berkomitmen memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja selama lima tahun penuh.
“Partai Hanura akan menerapkan sistem oposisi yang sehat dan beradab, yakni mendukung program yang baik dan mengoreksi yang keliru.
Sebagai bukti dari sikap politiknya yang objektif, Benny Rhamdani memberikan sorotan terhadap dua program strategis pemerintah, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terkait program MBG, Benny Rhamdani mengaku siap berdebat membela substansi program tersebut karena dinilai mulia untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Apa yang tidak baik jika ada pemerintah yang ingin memberi makan gratis rakyatnya. Apa yang tidak dikatakan mulia jika pemerintah berpikir agar anak-anak bangsa sehat dan cerdas,” ujar Benny Rhamdani.
“Pelaksanaannya saja yang melahirkan banyak kasus keracunan, ada indikasi korupsi, hingga pengurangan jatah porsi bagi penerima manfaat. Itu yang kita kritisi dan beri masukan kepada pemerintah,” sambungnya.
Sementara untuk program KDMP, Benny menilai penguatan ekonomi desa melalui koperasi sangat vital agar UMKM tidak mati tergilas kapitalisme ritel modern. Ritel modern tidak perlu ditutup, melainkan diposisikan sebagai mitra sekaligus rival yang sehat lewat tata kelola yang adil.
“Kalau dananya Rp1,6 miliar, jangan dikurangi. Selain itu, pengurus KDMP harus diberikan pelatihan manajemen yang baik agar ekonomi masyarakat desa benar-benar kuat dan berdaya,” pungkasnya.
