CYBERSULUT.NET – Jalannya Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025 diwarnai sorotan tajam. Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya kehadiran anggota legislatif dalam forum krusial tersebut, Selasa (07/07/2026).
Rapat yang mengagendakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut ini sedianya menjadi ajang evaluasi krusial bagi pengelolaan keuangan daerah. Namun pantauan di lokasi menunjukkan sepinya kursi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar).
Tercatat, rapat hanya dihadiri oleh segelintir anggota Banggar, di antaranya Royke Roring, Pricilya Rondo, Piere Makisanti, Amir Liputo, Toni Supit, dan Nick Lomban. Situasi semakin lowong setelah Toni Supit dan Nick Lomban terpaksa meminta izin meninggalkan forum di tengah jalan. Keduanya harus membagi tugas karena pada waktu yang bersamaan wajib memimpin dan mengikuti rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha.
Melihat kondisi ruang sidang yang didominasi kursi kosong, Fransiscus Andi Silangen tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyentil komitmen para anggota dewan dalam mengawal kebijakan fiskal daerah.
“Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang hadir. Ini penting loh. Karena menyangkut lima tahun ke depan,” tegas Silangen dengan nada tinggi di hadapan forum.
Menurut Silangen, agenda yang sedang dibahas bukanlah formalitas belaka. Pertanggungjawaban APBD 2025 merupakan pijakan dasar yang sangat menentukan arah pembangunan dan tata kelola keuangan daerah dalam jangka menengah.
Ketidakhadiran mayoritas fraksi ini langsung memicu sorotan publik. Rapat Banggar bersama TAPD merupakan salah satu instrumen tertinggi dalam fungsi pengawasan DPRD. Forum ini berfungsi mengevaluasi efektivitas anggaran tahun lalu sekaligus menyusun proyeksi kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulut di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan fraksi-fraksi lain terkait alasan absennya mereka dalam rapat strategis tersebut.
