CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay mencetak prestasi gemilang dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Selain mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, Pemprov Sulut juga mendapat apresiasi dari BPK RI yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum, Achmad Anang Henardy atas keberhasilan menjadi daerah terbaik dalam penuntasan kemiskinan di wilayah Sulawesi.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling mengakui bahwa Tahun Anggaran 2025 penuh dengan tantangan, terutama dalam melakukan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal. Meski demikian, stabilitas keuangan daerah terbukti tetap terjaga dengan sangat sehat.
Berdasarkan data dokumen keuangan TA 2025 yang dipaparkan, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp3,65 triliun atau mencapai 96,38% dari target. Sementara Belanja Daerah terserap sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36% dari total anggaran. SiLPA tercatat sebesar Rp177,13 miliar, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Lompatan positif juga terlihat pada struktur neraca daerah. Total aset Pemprov Sulut melonjak signifikan dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025 (bertambah sekitar Rp710,66 miliar). Kenaikan ini ditopang oleh nilai aset tetap yang mencapai Rp8,48 triliun serta investasi jangka panjang sebesar Rp839,47 billion.
Sebaliknya, Pemprov Sulut berhasil melakukan efisiensi besar dengan menekan kewajiban (utang) daerah secara signifikan. Total kewajiban yang pada tahun 2024 mencapai Rp1,26 triliun, berhasil dipangkas menjadi Rp849,77 miliar di tahun 2025—berkurang sekitar Rp414 miliar.
Raihan opini WTP ke-12 ini menuai banjir apresiasi sekaligus pengingat dari para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut yang hadir dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, menyampaikan ucapan selamat atas konsistensi tata kelola keuangan yang ditunjukkan pihak eksekutif. “Selamat atas pencapaian yang sudah didapat, ke depan kiranya bisa mempertahankannya. Kami DPRD Sulut akan terus mengawasi jalannya anggaran yang ada,” tegas Fransiscus.
Apresiasi senada datang dari Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Rocky Wowor. Ia menilai raihan WTP ini bukan sekadar urusan angka, melainkan cerminan dari kebijakan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay yang menyentuh masyarakat. “Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan juga mencerminkan capaian positif kepemimpinan,” kata Rocky.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Louis Carl Schramm memuji sehatnya kondisi fiskal daerah yang dibuktikan dengan penurunan kemiskinan terbaik di Sulawesi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri karena masih ada beberapa catatan rekomendasi kecil dari BPK yang harus dituntaskan.
“Mudah-mudahan pelaksanaan anggaran berikut ini menjadi pemicu menjadi lebih baik lagi, berharap ada WTP tidak ada catatan lagi. Seandainya ada catatan, catatannya tidak signifikan,” tutur Louis.
Menutup tanggapan legislatif, Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP) mengingatkan bahwa esensi dari pemeriksaan BPK ini bukan sekadar mengejar status atau gengsi Opini WTP.
“Tentu kita sangat bersyukur. Pemeriksaan bukan sekadar mengejar status atau opini WTP, melainkan bagaimana pemerintah daerah serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh BPK RI. Apakah kesalahan prosedur atau penyusunan, itu yang akan kita lihat dan tindak lanjuti bersama eksekutif,” pungkas Michaela Paruntu.
ADVETORIAL
