CYBERSULUT.NET – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara resmi memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Achmad Anang Henardy dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026). Raihan ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Pemprov Sulut berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2025.
Prestasi prestisius ini mendapat apresiasi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor yang menyatakan rasa bangganya atas konsistensi kinerja jajaran eksekutif.
“Kami mengapresiasi atas keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12 ini. Ini adalah bukti nyata kesuksesan dan komitmen di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay sepanjang tahun 2025,” ujar Rocky Wowor kepada jurnalis usai memimpin rapat fraksi.
Menurut Rocky Wowor, opini WTP dari BPK RI bukan hanya penghargaan di atas kertas, melainkan sebuah pembuktian bahwa kinerja pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah di sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan sangat akuntabel, transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Tidak hanya tertib secara administrasi keuangan, Rocky Wowor juga membeberkan beberapa capaian besar yang berhasil diraih Provinsi Sulut di tingkat nasional.
“Sulut mencatatkan sejarah baru sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemprov Sulut juga sukses menyabet penghargaan Terbaik I di tingkat provinsi untuk kategori penanggulangan kemiskinan serta program penurunan angka stunting,” ungkap Rocky Wowor.
“Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan keberpihakan penuh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara tata kelola keuangan yang bersih (WTP) dan dampak sosial yang nyata inilah yang kita harapkan terus berlanjut di bumi Nyiur Melambai,” tukas politisi muda PDIP Sulut dapil Bolmong Raya ini.
