CYBERSULUT.NET – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur SulutTahun 2025, Cindy Wurangian menyoroti kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026), politisi Partai Golkar tersebut menyoroti belum tersedia dan kualitas website resmi instansi pemerintah yang dinilai belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik.
“Masih ada beberapa SKPD, seperti Dinas ESDM, yang ternyata belum memiliki website resmi. Kalaupun ada, kualitasnya belum memenuhi standar yang ditetapkan,” tegas Cindy Wurangian.
Tak hanya dinas teknis, Biro Administrasi Pimpinan juga tak luput dari sasaran kritik Cindy Wurangian.
“Sebagai contoh, Biro Administrasi Pimpinan. Sampai saat ini saya sendiri belum mengetahui secara jelas apa tugas dan fungsi biro tersebut karena minimnya informasi publik yang tersedia,” ujarnya.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini, melalui website yang baik, masyarakat seharusnya dapat mengakses alur pelayanan bahkan melakukan pengajuan layanan secara daring (online).
“Kedepan, ketersediaan website yang sesuai standar harus menjadi prioritas. Kita ingin SKPD lebih informatif dan akuntabel sehingga masyarakat tidak kebingungan saat memerlukan layanan pemerintah,” tukas Cindy Wurangian.
