CYBERSULUT.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi suap.
“Suap itu untuk memengaruhi putusan banding dan tidak melakukan penahanan atas mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, ibunda Aditya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/10).
“Pada Kamis sore 5 Oktober, diketahui SDW (Sudiwardono) selaku ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan istri tiba di Jakarta dari Manado dan menginap di hotel daerah Pecenongan Jakarta pusat. Hotel diduga dipesan AAM (Aditya Anugrah Moha) atas nama orang lain,” kata Laode.
Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Agung Sunarto, Juru Bicara MA yang juga Ketua Umum Ikatan Hakim Suhadi serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.
“Selanjutnya pada Jumat malam, 6 Oktober 2017 sekitar pukul 23.15 WIB setelah kembali dari acara makan malam bersama keluarga, SDW tiba di hotel tempat menginap. Beberapa saat setelah itu diindikasikan penyerahan uang di pintu darurat hotel,” ungkap Laode.
Setelah penyerahan, tim KPK mengamankan Aditya beserta ajudannya di lobi hotel.
“Saat tim KPK ke kamar hotel ditemukan 30 ribu dolar Singapura dalam amplop putih dan 23 ribu dolar Singapura dalam amplop cokelat. Uang dalam amplop cokelat diduga sisa pemberian sebelumnya,” tambah Laode, sehingga tim KPK total mengamankan 64 ribu dolar Singapura.
Tim KPK juga mengamankan 11 ribu dolar Singapura di mobil Aditya. Uang itu diduga bagian dari total ‘commitment fee’ secara keseluruhan yaitu Rp 1 miliar yang diberikan dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Lima orang lalu dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan yaitu Aditya, Sudiwardono, istri Sudiwardono berinisial Y, ajudan Aditya dengan inisial YM serta supir Aditya berinisial M.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan melakukan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji ketua Pengadilan Tinggi Sulawsi Utara, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 tersangka yaitu sebagai penerima SDW (Sudiwardono) ketua PT Sulut sebagai ketua majelis hakim dan sebagai pemberi AAM (Aditya Anugrah Moha) anggota DPR Komisi XI periode 2014-2019,” jelas Laode.
Sumber : merdeka.com
