CYBERSULUT.NET – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Liando, S.IP., M.Si mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diberikan peran lebih besar dalam proses penentuan pejabat instansi vertikal di daerah, termasuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
Menurut Liando, DPD RI memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik masyarakat dan kearifan lokal di daerah. Karena itu, lembaga tersebut dinilai layak dilibatkan dalam proses penentuan pejabat yang akan bertugas di wilayah daerah.
“Karena yang paling menguasai kearifan lokal ada pada DPD,” ujar Ferry Liando saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Anggota DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ferry Liando turut menyoroti kedudukan dan pembagian kewenangan antara DPD RI dan DPR RI.
Ferry menilai kedua lembaga memiliki level yang sama, meskipun menjalankan fungsi melalui ruang kelembagaan yang berbeda.
Ferry mempertanyakan mekanisme pembagian kewenangan yang menempatkan satu lembaga hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir berada di tangan lembaga lainnya.
Menurut Liando, penguatan kewenangan DPD RI menjadi penting karena lembaga tersebut memiliki karakter independen dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang memberikan mandat melalui pemilihan umum.
“DPD RI tumbuh dari kekuatan rakyat, bukan partai politik,” tegasnya.
Ferry Liando berharap, peran DPD RI kedepannya, semakin diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Sehingga kepentingan daerah, aspirasi masyarakat dan kearifan lokal dapat lebih diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.
