CYBERSULUT.NET – Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulawesi Utara menggelar agenda Ngobrol Politik (Ngopi) Bareng bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut di basemen Gedung DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran pers sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus pengontrol kinerja para wakil rakyat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Schramm mengingatkan seluruh insan pers untuk tetap berpegang teguh pada kaidah jurnalistik, khususnya dalam teknik penulisan berita agar tidak menimbulkan perbedaan makna di tengah masyarakat.
Sebagai mantan wartawan dan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Louis Schramm mengaku memahami betul tantangan di lapangan. Bahkan Louis Schramm menyoroti masih adanya wartawan yang perlu meningkatkan kapasitas penulisan.
“Di Indonesia ada tiga pilar, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saat ini kita tambahkan satu lagi, yaitu pers. Peran media sangat penting,” ujar Louis. “FORWARD harus membina kalau ada anggota yang belum terlalu paham dari sisi penulisan. Jangan sampai maksud dan tujuan yang baik, tetapi karena salah menulis, akhirnya berbeda artinya,” tuturnya.
Senada dengan Louis, anggota DPRD Sulut Amir Liputo mengajak para pemburu berita untuk mengambil peran aktif sebagai pengontrol kinerja legislator melalui pemberitaan yang objektif dan kritis. Secara khusus, Amir meminta pers tidak ragu mengkritisi anggota DPRD yang tidak disiplin atau kerap mangkir dari rapat kedewanan.
“Teman-teman wartawan jangan segan mengkritisi legislator yang malas hadir dalam rapat maupun agenda-agenda DPRD. Pers memiliki fungsi kontrol agar anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” tegas Amir.
Dikatakan Amir Liputo, sesuai aturan yang berlaku, anggota DPRD yang tidak hadir rapat sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi teguran kode etik, diproses oleh Badan Kehormatan (BK), hingga berujung pada Pemberhentian Antarwaktu (PAW).
Meski penerapannya masih memiliki kelemahan, Amir menilai kontrol publik melalui media massa dapat menjadi pendorong efektif agar para legislator lebih disiplin sebelum sanksi maksimal dijatuhkan.
“Misalnya sudah lima kali tidak hadir… Kalau teman-teman wartawan mengkritisi, mungkin pada rapat keenam dia akan hadir. Dengan begitu, fungsi kontrol dari media berjalan dan menjadi pengingat,” tukasnya.
Kegiatan diskusi santai namun substantif ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Nick Lomban dan Piere Makisanti bersama puluhan wartawan pos liputan DPRD Sulut. Melalui agenda ini, sinergi antara lembaga legislatif dan insan pers diharapkan terus terjalin secara independen demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
