CYBERSULUT.NET — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Inggried Sondakh, menggelar kegiatan reses masa persidangan di Objek Wisata Pantai Mangatasik, Kabupaten Minahasa, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan ibadah Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM Eklesia Kalasey serta dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Melalui dialog tatap muka, legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyerap berbagai usulan dan keluhan yang menjadi kebutuhan prioritas warga kawasan pesisir tersebut.
Mewakili pemerintah desa setempat menyampaikan persoalan sosial yang belum terselesaikan. Hukum Tua Desa Kalasey Satu, Lely Tonggari mengungkapkan keresahannya terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang kian marak berkeliaran di wilayah Kalasey Satu dan sekitarnya.
Lely menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah berupaya memfasilitasi penanganan hingga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jiwa, namun terkendala aturan prosedur administrasi dan keterbatasan kewenangan di tingkat desa.
“Kami berharap Dinas Sosial dapat lebih serius menangani persoalan ini karena pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan. Prosedurnya memang harus melalui dinas terkait,” tegas Tonggari.
Sementara itu, warga Desa Kalasey menyoroti sejumlah masalah fasilitas umum yang mendesak untuk diperbaiki. Salah satu poin utama yang banyak diusulkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur lingkungan, khususnya pemasangan paving pada lorong-lorong dan akses jalan permukiman.
Selain itu, masalah minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di beberapa titik strategis turut dikeluhkan. Warga mengkhawatirkan jalanan yang gelap dapat memicu potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengganggu mobilitas pada malam hari.
Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir, kelompok nelayan lokal juga memanfaatkan momen ini untuk mengusulkan adanya bantuan alat tangkap. Bantuan sarana prasarana ini dinilai sangat vital untuk mendongkrak produktivitas dan perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Inggried Sondakh memastikan seluruh catatan dari masyarakat Kalasey akan menjadi bahan evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD Sulut.
Inggried Sondakh berjanji akan merangkum seluruh poin usulan ke dalam Laporan Hasil Reses resmi untuk diteruskan dan diperjuangkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun instansi teknis terkait.
“Banyak aspirasi yang masuk dalam reses kali ini, dan semua akan saya rangkum dalam satu laporan hasil reses. Semoga apa yang menjadi aspirasi warga ini bisa mendapat perhatian serta tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah,” pungkas srikandi Beringin Sulut tersebut.
