CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengkritisi dan tampak heran minimnya anggaran pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut. Anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu kecil dan tidak rasional untuk mengawasi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Sulut.
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV dengan Disnakertrans Sulut, Senin (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Louis membeberkan penurunan drastis anggaran pengawasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, anggaran pengawasan tercatat sebesar Rp476 juta. Namun, pada triwulan pertama tahun 2026, anggaran yang dikucurkan hanya sebesar Rp15 juta.
“Berarti kalau dia rata-rata 15 hingga 20 juta (per triwulan), maka satu tahun lebih kecil dari tahun 2025. Berarti tenaga kerja asing yang masuk di sini pasti cuma akan lewat saja, tidak akan terpantau karena pengawasan tidak teranggarkan,” ujar Louis Schramm.
Minimnya anggaran ini diduga kuat berdampak langsung pada validitas data di lapangan. Berdasarkan data resmi Disnakertrans, saat ini tercatat hanya ada 80 TKA di Sulawesi Utara. Angka ini dinilai Louis sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Sulut.
Louis Schramm mencontohkan beberapa perusahaan besar yang terafiliasi dengan negara asing, khususnya China seperti PT Conch dan Hotel NDC. Menurut pantauannya, aktivitas di tempat-tempat tersebut didominasi oleh pekerja asing.
“Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan China banyak sekali di Sulut, contoh Conch dan Hotel NDC, itu isinya orang China semua. Tapi kalau data hanya 80, berarti data yang di Disnaker tidak jelas,” tegas politisi Gerindra Sulut tersebut.
Meski mengkritisi validitas data dan potensi lemahnya pengawasan, Louis Schramm enggan menyalahkan kinerja jajaran Disnakertrans Sulut secara personal maupun institusional. Menurut Louis Schramm, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama bagi dinas terkait untuk bekerja optimal.
“Saya tidak salahkan kalian, karena anggaran untuk pengawasan tidak masuk akal,” tukas Louis Schramm.
