CYBERSULUT.NET – Masa Reses II Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang berlangsung sejak Sabtu, 1 Agustus hingga Selasa, 4 Agustus 2026, dimanfaatkan secara maksimal oleh 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Khusus untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara (Minsel-Mitra), keenam legislator turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi, keluhan, serta masukan konstruktif.
Kegiatan jemput bola ini merupakan wujud pertanggungjawaban moral dan politis para wakil rakyat kepada konstituen di dapil masing-masing. Berbagai isu krusial mulai dari infrastruktur, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum mencuat dalam dialog yang berlangsung dinamis.
Wakil Ketua DPRD Sulut, dr. Michaela E. Paruntu, MARS (MEP) yang mendatangi Desa Tumpaan Dua, Wawona, Tenga serta SMK Negeri 1 Tenga, mendengarkan ragam aspirasi warga. Mulai dari permintaan bantuan rumah ibadah, akses jembatan penghubung antar-desa, perbaikan jalan perkebunan, hingga bantuan modal dan pelatihan UMKM.
Di sektor pendidikan, pihak SMK Negeri 1 Tenga secara khusus mengusulkan bantuan beasiswa PIP, peralatan praktikum, kejelasan status guru non-PNS, rehabilitasi ruang kelas, hingga catatan kritis mengenai menu Program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai belum sesuai harapan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sulut ini menegaskan komitmennya.
“Ini akan saya upayakan, mengingat saat ini anggaran di DPRD memang sangat kurang. Tapi sebagai wakil rakyat, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik dan berjuang agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti,” ujar MEP.
Komitmen senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut, Stela Marlina Runtuwene, A.Md.Sek, saat berdialog dengan warga Desa Tumpaan Dua. Legislator Partai NasDem ini menegaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional untuk menghimpun usulan pembangunan.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” tegas Stela.
Sementara itu, legislator Partai Demokrat, Billy Lombok menyerap aspirasi jemaat GMIM Pakuure dan masyarakat Minsel dengan cakupan isu yang luas. Mulai dari usulan penambahan loket khusus jemaat di RS Kalooran, pengadaan ambulans, penyuluhan kelompok tani untuk akses bantuan kementerian, hingga desakan agar Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Cap Tikus melibatkan petani lokal secara langsung. Warga juga menyuarakan evaluasi penetapan Data Desil agar bantuan sosial dan biaya pendidikan tepat sasaran, serta permohonan beasiswa penuh hingga jenjang pascasarjana (S2 dan S3).
Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Anggota DPRD Sulut dari PDI Perjuangan, Remly Kandoli fokus merespons keluhan infrastruktur jalan yang rusak di Kecamatan Ratahan, Pasan, hingga Belang. Sebagai Anggota Komisi III Bidang Pembangunan, ia memastikan perbaikan darurat berupa sistem tampal sulam serta pengerjaan akses jalan dari Liwutung menuju Tababo akan segera dikawal langsung agar menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Sulut Pricylia Rondo turut menggelar reses di Desa Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Ia memastikan seluruh usulan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi yang disampaikan masyarakat dalam dialog terbuka akan diperjuangkan secara maksimal pada masa sidang kali ini.
Adapun Anggota DPRD Sulut dari PDI Perjuangan, Eldo Wongkar memilih metode jemput bola dengan berkoordinasi langsung bersama para Hukum Tua dan Camat di wilayah Tumpaan, Tumpaan Satu, Tumpaan Dua, Paslaten, Rap-Rap, Matani, Wawontulap, dan Desa Sulu. Eldo memetakan skala prioritas yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, meliputi infrastruktur jalan sentra produksi, kebutuhan air bersih, bronjong sungai, pemecah ombak, hingga sarana perkantoran pemerintah.
Melalui kegiatan reses ini, seluruh anggota DPRD Sulut Dapil Minsel-Mitra bertekad merumuskan setiap masukan warga menjadi program nyata yang akan diperjuangkan dalam agenda pembahasan anggaran dan kebijakan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
ADVETORIAL
