CYBERSULUT.NET – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) didatangi puluhan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Rabu (15/7/2026). Kedatangan warga asal Kota Bitung ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi serta menuntut kepastian dan perlindungan hak atas tempat tinggal mereka yang kini terancam.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai tersebut diterima langsung oleh sejumlah wakil rakyat, di antaranya Louis Schramm, Nick Adicipta Lomban dan Paula Runtuwene.
Dihadapan massa aksi, Nick Lomban menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama masyarakat Makawidey dan Tokambahu yang telah datang jauh-jauh demi mempertahankan ruang hidup mereka.
“Saya pribadi mengambil kesimpulan, masyarakat menuntut setidaknya tempat tinggal yang ada dari total 70 hektar yang ada. Kami sebagai wakil rakyat, khususnya saya dari dapil Kota Bitung, mensupport dan mendukung apa yang disampaikan oleh bapak, ibu sekalian,” tegas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Bitung tersebut.
Nick Lomban menyoroti rencana pemanfaatan lahan seluas 70 hektar di wilayah tersebut, yang kabarnya dialokasikan untuk mendukung program pangan nasional. Menurutnya, program strategis pemerintah pusat dan hak hidup masyarakat lokal tidak boleh saling mematikan, melainkan harus bisa berjalan harmonis.
“Jika itu pun dibangun untuk mendukung program pangan ke depan Indonesia, kenapa tidak bersama-sama berdampingan dengan masyarakat yang ada di Tokambahu? Yang tentunya mekanismenya akan kami jalankan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Sulut berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. RDP ini akan mempertemukan perwakilan masyarakat Tokambahu dengan pihak-pihak terkait guna memediasi dan mencari titik temu.
Nick Lomban menyampaikan bahwa rencana RDP ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut agar jadwal resminya dapat diputuskan.
“Kita cari solusi bersama, supaya program pemerintah bisa jalan, masyarakat bisa hidup berdampingan dan menjalankan kehidupannya dengan layak. Ini akan kami coba,” ungkapnya sembari memastikan perwakilan warga akan diundang secara resmi agar proses mediasi berjalan transparan.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan apresiasi dari pihak legislator kepada kepolisian yang menjaga keamanan, serta kepada masyarakat yang tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasinya.
