CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (23/06/2026) menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Ranperda tentang Anggaran Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sulut.
Terkait Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Yulius Selvanus memaparkan kronologi historis draf regulasi yang sejatinya telah diharmonisasi sejak Oktober 2023 namun tertunda karena keterbatasan fiskal.
Gubernur menegaskan, kehadiran regulasi ini sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum bagi para investor sekaligus sebagai panduan agar eksploitasi potensi daerah tetap menjaga kelestarian lingkungan. Secara garis besar, terdapat 6 poin ruang lingkup yang diatur dalam Ranperda ini:
- Pendelegasian Perizinan: Memangkas alur birokrasi dengan mendelegasikan wewenang kepala daerah ke dinas teknis terkait.
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha: Mengatur mekanisme yang transparan sesuai PP No. 6 Tahun 2021.
- Penyederhanaan Perizinan Berusaha: Menerapkan Risk-Based Approach (pendekatan berbasis risiko) untuk menyederhanakan dokumen persyaratan.
- Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha: Menetapkan kriteria objektif bagi para penanam modal.
- Pemberian Insentif pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Optimalisasi fasilitas fiskal dan non-fiskal pada wilayah KEK di Sulut.
- Pendanaan: Menjamin kepastian alokasi anggaran operasional sistem perizinan terintegrasi.
Regulasi ini juga diproyeksikan dapat mendongkrak penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, memenuhi indikator Korsupgah KPK-MCSP, serta menyelaraskan pembagian kewenangan wilayah agar tidak tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sebelumnya, terkait pertanggungjawaban APBD, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan Gubernur Yulius Selvanus, di tengah dinamika efisiensi belanja sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemprov Sulut berhasil menjaga ketahanan fiskal secara sehat, transparan, dan akuntabel. Performa impresif ini mengantarkan Pemprov Sulut kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Berikut rincian capaian realisasi keuangan daerah sepanjang TA 2025:
- Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp3,65 triliun atau sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan.
- Realisasi Belanja Daerah: Tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36% dari pagu anggaran.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Berada di angka Rp177,13 miliar.
- Total Aset Daerah: Meningkat signifikan menjadi Rp11,49 triliun, naik lebih dari Rp710 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,78 triliun.
- Struktur Kewajiban: Turun drastis menjadi Rp849 miliar dari posisi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,26 triliun.
Selain indikator keuangan, Gubernur juga membeberkan lompatan positif pada indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sepanjang tahun 2025, di antaranya:
- Pertumbuhan Ekonomi: Sulut tumbuh dinamis sebesar 5,66%, berada di atas rata-rata nasional yang mencatat angka 5,11%.
- Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan hingga 6,62% (nasional: 8,25%).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Menurun dari 5,85% menjadi 5,78%.
- Inflasi Daerah: Terkendali sangat ketat di angka 1,23%, jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92%.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Melesat naik ke angka 76,32 dari sebelumnya 75,03 pada tahun 2024.
- Sektor Kesejahteraan Petani & Nelayan: Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak ke 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 112,17.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen yang memimpin jalannya sidang memberikan apresiasi tinggi atas soliditas pemandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Sulut tersebut.
“Kelima fraksi sepakat agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibahas di tingkatan selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Andi Silangen.
Ditegaskan Andi Silangen, kesepakatan tersebut merupakan wujud nyata dari sinergi dan komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel yang bersih.
“Setiap langkah pengambilan keputusan ini diambil demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Andi Silangen.
Setelah mengantongi lampu hijau dan masukan dari kelima fraksi, tahapan berikutnya kini bergulir ke pihak eksekutif. Gubernur Yulius Selvanus dijadwalkan akan segera memberikan tanggapan resmi secara tertulis atas pemandangan umum fraksi tersebut.
“Selanjutnya, untuk pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, akan dilaksanakan Banggar DPRD bersama TAPD Sulut. Sedangkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, akan dibahas oleh Panitia khusus (Pansus) yang akan dibentuk DPRD Sulut,” tukas Andi Silangen.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, S.IP, MM, bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta pimpinan instansi vertikal.
Hadir pula Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Bank SulutGo, General Manager PT PLN Suluttenggo, Tim Khusus Gubernur Percepatan PSN, jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Pembangunan Sulut, PT Pengembangan Pariwisata Sulut, PT Membangun Sulut Maju, Ketua Dekopinwil Sulut, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi, tenaga ahli fraksi serta insan pers.
ADVETORIAL
