CYBERSULUT.NET – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR-RI, yang diselenggarakan pada Kamis (29/1/2026) di Gedung DPR-RI, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE, turut menghadiri sebagai salah satu undangan.
Diketahui dalam RDP tersebut, kehadiran Gubernur Sulut tersebut untuk menyampaikan usulan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai bentuk keseriusan Gubernur memperjuangkan hak-hak rakyat penambang.
Kehadiran Yulius Selvanus dalam RDP Komisi XII DPR-RI tersebut mendapatkan perhatian dari Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor.
Seperti yang diungkapkan oleh Rocky Wowor, dirinya sangat mengapresiasi apa yang dipaparkan Gubernur Sulut saat RDP tersebut, dimana menurutnya Gubernur menunjukkan keseriusannya untuk memperhatikan nasib para penambang rakyat yang ada di Provinsi Nyiur Melambai.
“Keinginan Gubernur Yulius Selvanus memperjuangkan nasib para penambang rakyat Sulut melalui pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi jaminan bagi penambang tidak boleh lagi hidup dalam ketidakpastian hukum. Mereka berhak beroperasi secara sah, aman, tenang, dan bermartabat,” ungkap Rocky Wowor.
Lebih lanjut menurut Rocky Wowor, Gubernur Yulius Selvanus bahkan menyampaikan perihal kebutuhan teknis, seperti penyediaan BBM agar tidak mengganggu kepentingan publik.
“Seperti kebutuhan BBM untuk wilayah pertambangan rakyat agar dilakukan penambahan kuota. Tidak boleh mengganggu ketersediaan di SPBU yang sudah ada, telah dipikirkan oleh Gubernur,” ujar Wowor.
Ditambahkan pula oleh Politisi dari Dapil Bolmong Raya (BMR) ini, Gubernur Yulius Selvanus bahkan telah menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulut untuk perizinan pertambangan rakyat.
“Legalitas, Keamanan lingkungan, jaminan tenaga kerja lokal dan sokongan pendapatan daerah, semua telah siap. Dengan kepemimpinan Yulius Selvanus tambang rakyat akan mendongkrak pendapatan masyarakat dan daerah,” pungkas Rocky Wowor.
