CYBERSULUT.NET – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang memicu lonjakan harga ekstrem melanda wilayah kepulauan Nusa Utara, yang mencakup Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.
Masalah krusial ini menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi di kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (19/10/2026).
Anggota Komisi II DPRD Sulut, Normans Luntungan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan membebani ekonomi masyarakat kepulauan yang mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah.
Diungkapkan Normans, di Kabupaten Sitaro harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer sudah berada pada tingkat yang tidak wajar.
“Mohon keseriusan dari pihak Pertamina untuk menyelesaikan itu, karena harganya sudah di kisaran Rp20.000 sampai Rp35.000 di Kabupaten Sitaro. Jadi kasihan masyarakat di sana,” ungkap Normans di hadapan peserta rapat.
Normans pun mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memprioritaskan penyaluran BBM subsidi langsung melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi, bukan mendistribusikannya secara dominan kepada pengecer. Langkah ini dinilai penting agar harga Pertalite dapat ditekan kembali ke harga resmi pemerintah.
DPRD juga mempertanyakan efektivitas mekanisme distribusi BBM ke wilayah kepulauan. Meski kapal pengangkut Pertalite dan Solar rutin membawa puluhan ribu liter pasokan, stok BBM di wilayah tersebut dilaporkan selalu ludes hanya dalam kurun waktu dua hingga tiga hari setelah kapal berlabuh.
Tak hanya itu, Normans mengungkapkan adanya dugaan kebocoran aliran distribusi. Pihaknya menerima laporan bahwa sebagian stok BBM eceran dari kepulauan justru dibawa kembali untuk dijual di Manado.
Selain masalah Pertalite, Normans meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota dan penyaluran Solar bagi nelayan lokal agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Dampak kelangkaan Solar kini mulai merembet ke sektor vital transportasi laut. Keterbatasan pasokan BBM disebut-sebut menjadi salah satu pemicu terbatasnya armada kapal penumpang yang beroperasi melayani rute Nusa Utara.
Normans mengingatkan bahwa berkurangnya armada kapal dapat memicu penumpukan penumpang melebihi kapasitas (overload), yang berpotensi fatal bagi keselamatan pelayaran. Normans menyinggung insiden kebakaran kapal asal Kabupaten Talaud yang disinyalir berkaitan dengan kelebihan muatan penumpang.
Normans berharap Pertamina bersama instansi terkait segera berkoordinasi dan mengambil langkah konkret tanpa menunda-nunda.
“Jadi mohon itu segera diatasi dengan serius. Ini tentang daerah pemilihan saya, jadi mohon diperhatikan,” pungkas legislator asal Nusa Utara tersebut.
