CYBERSULUT.NET – Menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi, Selasa (30/9/2025) terkait aspirasi para sopir dumptruck soal kelangkaan solar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengeluarkan rekomendasi untuk dijalankan instansi terkait diantaranya :
- Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk masalah barcode di luar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.
- Pertamina harus segera mengatasi masalah antrean dalam 3 hari ke depan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya.
- Pertamina bersama biro ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM subsidi (solar) berdasarkan kebutuhan real daerah provinsi Sulawesi Utara dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
- Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub tim pengawasan solar, di mana adanya tim lintas instansi (DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.
- Transparansi data distribusi, Pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per SPBU, dan kuota harian kepada DPRD secara rutin.
- Penegakan hukum, Polda diminta menindak tegas penimbunan dan penyalagunaan solar, TNI membantu pengamanan di titik rawan.
- Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan dan logistik kebutuhan pokok.
