CYBERSULUT.NET – Menyikapi wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk dipilih oleh DPRD bukan lagi dipilih langsung rakyat, yang dalam pelaksanaannya menyedot anggaran negara dan daerah yang tinggi.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka mengatakan hal tersebut cukup menarik meskipun bukanlah suatu wacana yang baru.
“Dasar argumennya pun menarik, tentang efisiensi anggaran plus situasi dan kondisi Indonesia terkait masalah “kekuatan” keuangan. Selain itu, ada fakta partisipasi pemilih dalam pilkada juga tidak tinggi. Untuk Sulut sekitar 74%, bahkan ada Kabupaten/Kota dibawah 70%,” ungkap Taufik Tumbelaka, Minggu (15/12/2024).
Menurut Taufik Tumbelaka, dalam mewujudkan Pilkada melalui DPRD juga ada sejumlah catatan selain kesiapan kader Partai Politik.
“Seperti tata cara yang harus mengantisipasi penggiringan pilihan, transaksi dukungan berupa politik uang sampai transaksi pembagian jatah program, bahkan proyek yang berpotensi dijadikan tawar menawar,” ungkap jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
“Potensi paling berbahaya adalah transaksi bagi-bagi jatah proyek, dana hibah dan lainnya sampai titip menitip pejabat. Jika ini terjadi maka kebocoran uang negara akan sangat besar. Korupsi merajalela. Berpotensi kebocoran uang negara atau APBD dalam 4 sampai 5 tahun akan lebih benar dari biaya Pilkada langsung oleh rakyat. Jadi ini kembali kepada kesiapan parpol,” tukas Taufik Tumbelaka.
