CYBERSULUT.NET – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merampungkan pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Hasil pembahasan tersebut membawa perubahan signifikan terhadap regulasi sebelumnya, dengan penambahan tujuh bab dan 74 pasal.
Peraturan DPRD Sulut Nomor 1 Tahun 2021 yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 137 pasal, setelah melalui proses pengkajian dan pembahasan Pansus disempurnakan menjadi 23 bab dan 211 pasal.
Dalam laporan Pansus di rapat paripurna, Selasa (10/11/2026) Pansus mengungkapkan telah melakukan pembahasan dengan mencermati berbagai ketentuan perundang-undangan sekaligus mengakomodasi masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Proses pembahasan juga dilakukan melalui rapat internal, rapat bersama pihak terkait serta kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Gorontalo dan sejumlah DPRD kabupaten/kota di Gorontalo. Pansus turut meminta masukan dari DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara,” ujar Ketua Pansus, Royke Roring.
Sejumlah substansi penting mengalami penambahan dan penyempurnaan. Di antaranya penguatan fungsi anggaran DPRD melalui pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh komisi bersama mitra kerja sebelum pembahasan KUA-PPAS.
Selain itu, diperjelas pula mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kedudukan aspirasi masyarakat, mekanisme pengisian kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta penanganan surat aspirasi masyarakat oleh komisi.
Dalam hal penyerapan aspirasi, rancangan tata tertib menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses maupun kegiatan lainnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Namun, usulan tersebut tetap harus melalui verifikasi, penentuan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyempurnaan lainnya menyangkut pengaturan tugas dan kompensasi kelompok pakar atau tim ahli, kedudukan protokol DPRD dalam acara resmi, serta mekanisme kunjungan kerja dan perjalanan dinas pimpinan maupun anggota DPRD.
Bahkan, rancangan aturan baru tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan hasil kunjungan kerja paling lambat tujuh hari setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk satu surat tugas, perjalanan dinas dibatasi paling lama lima hari sesuai ketentuan yang diatur dalam rancangan tersebut.
Pansus juga memasukkan ketentuan mengenai waktu dan hari kerja DPRD, termasuk fleksibilitas pelaksanaan kegiatan di luar jam kerja serta kemungkinan penerapan mekanisme bekerja dari rumah atau tempat lain yang ditetapkan.
Dalam kondisi tertentu, anggota DPRD juga dapat mengikuti rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan secara virtual atau daring setelah memperoleh izin dari pimpinan rapat.
Sementara itu, untuk meningkatkan ketertiban administrasi persidangan, penyusunan risalah dan catatan rapat diatur dengan batas waktu penyelesaian paling lama dua hari setelah rapat dilaksanakan.
Hal penting lainnya adalah penambahan ketentuan larangan bagi anggota DPRD menyampaikan atau menyebarluaskan informasi melalui media sosial maupun media elektronik yang mengandung ujaran kebencian, hasutan atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
Rancangan tata tertib yang baru juga memuat bab khusus mengenai konsultasi DPRD, pelayanan atas penyampaian aspirasi masyarakat, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan diskusi kebangsaan.
Tak hanya itu, terdapat penambahan bab mengenai Sekretariat DPRD yang mengatur kedudukan, organisasi, tugas dan tanggung jawab kesekretariatan dalam memberikan dukungan administratif, teknis dan operasional bagi pelaksanaan fungsi DPRD.
Bab tentang pendanaan juga dimasukkan untuk memperjelas sumber pembiayaan pelaksanaan peraturan tata tertib, yakni melalui APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seluruh penyempurnaan tersebut telah dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Sulut.
Dalam laporan akhirnya, Pansus menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD Sulut telah memberikan pandangan dan pendapat serta menerima dan menyetujui rancangan peraturan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD.
Dengan penambahan dan penyempurnaan tersebut, tata tertib yang baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme kerja kelembagaan, sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
