CYBERSULUT.NET – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Tuwo memfokuskan perhatian pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sulut. Ia mendorong agar alokasi anggaran belanja tambahan benar-benar dioptimalkan demi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas.
Dalam wawancaranya bersama awak media terkait pembahasan anggaran perubahan, Hillary menegaskan bahwa setiap sen anggaran daerah wajib bermuara pada program yang bermanfaat langsung.
“Kita berharap dengan anggaran perubahan yang ada, satu, tepat sasaran dan langsung kepada masyarakat. Jangan membawa anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujar Hillary tegas.
Hillary menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari komisi-komisi di DPRD serta Badan Anggaran (Banggar) terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan penyerapan anggaran tetap berjalan sesuai dengan hasil pembahasan bersama.
“Kalau tidak sesuai dan tepat sasaran, kami di lembaga legislatif, di DPRD melalui masing-masing komisi akan melakukan pemantauan terus. Anggaran yang digunakan SKPD harus sesuai dengan yang sudah dibahas di Banggar,” penjelasannya.
Di samping fungsi kontrol, Hillary turut menyampaikan apresiasi atas kabar baik di sektor pendidikan. Adanya tambahan dana sebesar Rp2 miliar dinilainya sebagai kado istimewa bagi Provinsi Sulawesi Utara sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan.
“Kita mensyukuri karena ada hadiah ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Di bidang sektor pendidikan ada tambahan Rp2 miliar. Itu berarti ada suatu kemajuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hillary menyinggung potensi insentif dari pemerintah pusat bagi daerah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi signifikan. Meski masih bersifat informasi awal dari rekan-rekan legislator pasca-agenda pusat, ia menilai kabar hadirnya insentif hingga nominal Rp1 triliun tersebut patut direspons secara serius oleh pemerintah daerah.
Hillary berharap Sulut tidak hanya berpuas diri pada kemajuan sektor pendidikan, tetapi juga mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah agar berpeluang meraih dukungan dana transfer ke daerah (TKD) yang lebih besar.
Guna menangkap peluang tersebut, Hillary menyerukan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi erat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh instansi terkait. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengoptimalan potensi Sulut harus menjadi tugas bersama (PR) demi memperkuat pelayanan publik.
“Kami di bidang legislatif punya PR untuk berkolaborasi dengan eksekutif dan SKPD terkait, supaya dengan adanya potensi-potensi ke depan, PAD kita ada perbaikan dan bantuan-bantuan dari pusat juga bisa kita dapatkan,” pungkasnya.
