CYBERSULUT.NET – Banyak korupsi sumber daya alam (SDA) terjadi di Indonesia dan korbannya paling banyak adalah masyarakat adat. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, ketika membuka ‘Dialog Umum Partisipasi Politik Masyarakat Adat’ pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V AMAN yang digelar, Rabu (14/3/2018), di Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara.
Pernyataan itu dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif. Di hadapan ratusan tokoh adat se-Nusantara yang hadir dalam kegiatan itu, ia mengakui jika korupsi di sektor kehutanan sangat merajela di Indonesia. Karena itu, hal tersebut kini menjadi fokus KPK. Ia juga tak menampik jika korupsi SDA itu banyak merugikan masyarakat adat.
Pelaku kejahatan tersebut menurut Laode, biasanya ada dua. Konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Dimana-mana kondisi itu terjadi di Indonesia. Pertama, biasanya tentang manipulasi perizinan.
Kedua, tidak melaporkan hasil yang didapat atau mengurangi hasil yang didapat sehingga pajaknya berkurang, royaltinya berkurang.
Laode juga menjelaskan, jelang Pilkada seperti sekarang ini lebih penting lagi. Karena biasanya yang menjadi konsesi, khusunya petahana, yang mau maju itu menjual-jual atau berjanji kepada pemodal bahwa nanti kalau sudah jadi kepala daerah, jadi bupati, walikota atau jadi gubernur, ia akan kasih izin mengelolah SDA. Atau dikasih untuk pengadaan barang jasa.
Menseriusi persoalan korupsi SDA, KPK pun mengajak AMAN untuk bekerja sama. Laode menuturkan, karena AMAN berada di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua, maka KPK ingin menjalin hubungan agar kampanye anti korupsi itu bisa disalurkan lewat AMAN.
Kedua, ia sudah komunikasi dengan Sekjen AMAN, akan membuat forum anti korupsi sehingga KPK dan AMAN bisa mengerjakan bersama tugas tersebut.
Saat bersua para penggerak masyarakat adat se-Nusantara ini, Laode membawa serta beberapa personil penting KPK, termasuk Direktur Litbang dan bagian yang mengurus pengaduan masyarakat. Ia kemudian langsung mempersilahkan jika para peserta yang hadir ingin menyampaikan laporan terkait persoalan dugaan korupsi di daerah mereka masing-masing. Dijelaskan, pelaporan kasus ke KPK ada formatnya dan tidak sulit sehingga masyarakat adat pun bisa melakukannya.
Di ujung perjumpaan, Laode menyampaikan terima lasih kepada AMAN yang telah menginisiasi pertemuan tersebut. KPK beranggapan AMAN adalah mitra strategis untuk kampanye anti korupsi karena AMAN ada di mana-mana.
Rilis AMAN
