CYBERSULUT.NET — Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut untuk menjamin ketersediaan stok obat-obatan di seluruh wilayah. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi menghadapi potensi bencana alam di Bumi Nyiur Melambai.
Permintaan tersebut disampaikan Louis Schramm di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut yang digelar bersama Dinkes Provinsi Sulut dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) rumah sakit daerah, Selasa (14/7/2026) siang.
Menurut Louis, letak geografis Sulawesi Utara membuat wilayah ini memiliki kerawanan tersendiri terhadap bencana alam. Oleh karena itu, kesiapan sektor kesehatan—terutama pasokan obat-obatan—harus menjadi prioritas dan perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami meminta Dinas Kesehatan harus siaga terkait stok obat-obatan. Kita semua tentu berdoa agar Sulut selalu dijauhkan dari bencana, tetapi kesiapsiagaan tetap harus dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana,” tegas Louis di hadapan forum rapat.
Ditambahkan Louis Schramm, dalam situasi darurat atau pascabencana, kecepatan penanganan medis sangat bergantung pada ketersediaan logistik kesehatan yang memadai. Obat-obatan menjadi salah satu faktor penentu krusial agar masyarakat yang terdampak bisa segera tertolong.
Guna memastikan instruksi ini berjalan efektif di lapangan, Komisi IV DPRD Sulut mendorong pihak Dinkes untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
- Pemetaan Kebutuhan: Mengidentifikasi jenis dan jumlah obat yang paling dibutuhkan saat situasi darurat di tiap-tiap daerah rawan.
- Penguatan Distribusi: Memperkuat sistem penyaluran agar pasokan obat tidak terhambat meski dalam kondisi akses mobilitas yang sulit.
- Kesiapan Faskes: Memastikan puskesmas hingga rumah sakit daerah di seluruh kabupaten/kota memiliki cadangan persediaan yang aman.
Langkah preventif ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana secara makro. Dengan begitu, pelayanan kesehatan masyarakat dipastikan akan tetap berjalan optimal dan tangguh, bahkan di tengah situasi darurat sekalipun.
