CYBERSULUT.NET – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN guna membahas program pelayanan dan pemerataan kelistrikan di bumi nyiur melambai, khususnya di wilayah kepulauan.
Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi Yongkie Limen, serta Anggota Komisi Amir Liputo. Sementara dari pihak PT PLN, hadir Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya, Senior Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Wahidin, dan Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Deky Leo.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menjelaskan bahwa pembahasan dalam RDP kali ini baru menyentuh sisi perencanaan makro. Hal ini dikarenakan struktur organisasi PLN yang terbagi spesifik per bidang, sehingga perwakilan yang hadir kali ini didominasi oleh tim perencanaan.
“Kedepan kami akan mengundang pihak PLN sesuai dengan tujuan pembahasan agar persoalan yang dibahas lebih spesifik,” ujar Berty setelah rapat berlangsung, Selasa (30/6/2026).
Meski baru berada di tahap awal koordinasi, Berty menyampaikan sejumlah kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Berdasarkan pemaparan PLN, pada tahun 2026 ini diproyeksikan akan ada 93 pemasangan sambungan listrik baru di berbagai titik di Sulut.
Tidak hanya itu, PLN juga menargetkan langkah besar untuk mewujudkan pemerataan energi yang berkeadilan, di mana seluruh desa di Sulawesi Utara ditargetkan sudah teraliri listrik secara menyeluruh pada tahun 2027 mendatang.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah nasib pasokan listrik di wilayah kepulauan yang selama ini masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Angin segar berembus setelah PLN menargetkan program dedieselisasi pada tahun 2027.
Nantinya, pembangkit berbasis solar tersebut akan digantikan dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang ramah lingkungan dan efisien.
“PLTS juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Memang biaya pemasangannya cukup besar, tetapi setelah terpasang manfaatnya bisa dinikmati dalam jangka panjang,” tambah Berty.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III Amir Liputo turut menyuarakan keluhan masyarakat terkait kendala teknis di lapangan, salah satunya mengenai penggantian meteran listrik yang rusak.
Merespons hal tersebut, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado, Roland Sibueya, memberikan penegasan agar tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia memastikan pelayanan penggantian meteran tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Penggantian meter tidak ada biaya. Namun apabila pelanggan ingin beralih dari sistem pascabayar ke listrik prabayar (token), maka hanya dikenakan pembayaran untuk pembelian pulsa awal,” tegas Roland.
Melalui RDP ini, DPRD Sulut berkomitmen akan terus mengawal janji dan target dari PLN agar pelayanan listrik yang prima dan merata dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau terluar.
