CYBERSULUT.NET — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Billy Lombok, menggelar Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan hingga reformasi bantuan sosial.
Dalam dialog interaktif bersama warga, sektor kesehatan menjadi salah satu sorotan utama. Masyarakat mengusulkan agar Rumah Sakit Kalooran membagi alur pelayanan menjadi dua jalur, yakni loket umum dan loket khusus jemaat. Selain itu, ketersediaan armada ambulans tambahan juga mendesak dibutuhkan untuk menunjang operasional rumah sakit.
Di bidang pertanian dan perkebunan, para petani meminta adanya pendampingan serta penyuluhan intensif terkait tata cara pengajuan bantuan dari pemerintah pusat. Warga, khususnya kelompok tani dan jemaat GMIM di Pakuure, berharap mendapatkan alokasi bantuan pupuk, bibit (jagung, aren, kelapa, kakao), serta modernisasi alat pertanian berupa traktor.
Tak kalah penting, masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk segera merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tata kelola minuman tradisional cap tikus. Warga menegaskan agar penyusunan regulasi ini wajib melibatkan petani secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Untuk sektor infrastruktur dan pertanahan, warga Boyong Atas mengusulkan pembangunan akses jalan paving, pemasangan penerangan jalan umum, hingga pemenuhan hak masyarakat atas 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara di sektor ekonomi, ada pula usulan bantuan peralatan operasional bagi pabrik es lokal.
Adapun di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, warga menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penetapan desil penerima bantuan sosial (bansos). Banyak warga menilai data saat ini masih belum tepat sasaran, sehingga membebani keluarga kurang mampu dalam menanggung biaya pendidikan anak. Warga turut mendorong Pemprov untuk menyediakan beasiswa berkelanjutan bagi mahasiswa S1 hingga lulus, termasuk bagi jenjang S2 dan S3.
Menanggapi beragam usulan tersebut, Billy Lombok menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat Minsel ke tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
“Baik melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan pemerintah provinsi,” ujar Billy menutupi kegiatan reses tersebut.
