CYBERSULUT.NET – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ehe, Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terkait dampak pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sejumlah anggota DPRD Sulut melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut, Rabu (17/10/2018) kemarin.
Temuan mencengangkan ditemukan Ferdinand Mewengkan, Edisson Masengi dan Billy Lombok di lokasi PT MMP tepatnya di Desa Ehe. Kepada wartawan, Masengi menjelaskan dari kunjungan DPRD bicara data dan fakta dimana selama ini anggapan disana terjadi pencemaran atau sudah produksi ternyata tidak benar.
“Data dan fakta yang kami temukan justru sebaliknya. Masyarakata disana mengalami proses diskriminasi dan kemiskinan karena dianaktirikan pemerintah. Awalnya mereka menolak kehadiran PT MMP tetapi ketika pemerintah pusat dan daerah datang disana untuk sosialisasi dan mereka berbalik setuju. Setelah ini berjalan, MMP melakukan eksplorasi dan konstruksi tahun 2014 lalu mendadak dihentikan dengan alasani suspensi dari pusat berhubung perda zonasi dibuat. Tetapi ketika perda zonasi selesai dibuat, izin MMP dicabut,” jelas Masengi.
Yang menimbulkan keheranan, lanjut Masengi, dalam RTRW perda zonasi, Pulau Bangja masuk zona tambang dan pariwisata. Sehingga alasan penutupan itu tidak jelas. Akhirnya masyarakat sangat menderita. Tanah mereka yang sudah dibebaskan dan sudah jadi hak milik perusahaan, masyarakat yang sudah pindah di tempat jauh ternyata izin dihentikan. Jadi kesimpulannya mereka sangat menderita. Penyelenggara pemerintah juga susah dalam mengatur pemerintahan menjadi susah karena lokasinya sudah terkotak-kotak,” aku Masengi.
Dengan temuan data dan fakta tersebut, Masengi berharap lemerintah harus ada ketegasan dan jangan tutup mata terkait hal tersebut.
“Kejelasannya harus ada, kalau mau tutup MMP, kembalikan hak masyarakat. Tetapi kami berharap itu dibuka kembali. Karena iklim investasi sangat berpengaruh. Kami akan usulkan di pansus untuk ada tim. Dan berharap Gubernur turun langsung jangan hanya mendengar dari sepihak atau LSM. Karena semua ini menyangkut masyarakat,” usulnya.
Penulis : M Anggawirya
