CYBERSULUT.NET-Sejumlah masalah yang belum dibenahi secara tuntas salah satunya adalah soal pendidikan terlebih di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta membuat Komisi E DPRD Jakarta mengunjungi DPRD Sulawesi Utara (Sulut) guna mengolaborasikan terkait penataan anggaran yang dilakukan Komisi IV DPRD Sulut yang terbilang baik, Kamis (01/03/2018) pagi tadi.
Diakui Ketua Komisi E DPRD Jakarta Syahrial, dipilihnya Sulut karena berhasil memperhatikan masalah pendidikan terlebih sekolah swasta sehingga pendidikan berjalan dengan baik.
“Kami juga ingin mempelajari cara memplot anggaran terkait anggaran yang diterapkan. Kami (DPRD DKI Jakarta, red) belum sampai menangani sekolah swasta. Ini bekal kita dalam membina pendidikan di DKI Jakarta. Jumlah APBD Jakarta untuk pendidikan sangat besar, bahkan mencapai 25% tetapi jika dari kebutuhan rasionya sangat kurang karena jumlah penduduk dan jumlah sekolah. Nah, dengan tingginya realisasi anggaran dan penerapan pendidikan di Sulut setidaknya bisa juga diterapkan,” jelas Syahrial.
Adapun salah satu permasalahan inti dari penerapan anggaran yang belum berjalan dengan baik, lanjut legislator PDI Perjuangan ini tekankan, apakah penerapan diperlukan dasar hukum.
“Misalnya diperlukankah Perda atau Pergub untuk tidak melanggar aturan yang ada. Sebab Diknas tugasnya saat ini mengelolah sekolah pemerintah atau negri. Sedangkan di Sulut penerapannya sudah mencakup hingga sekolah swasta,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda yang menerima langsung kunjungan menjelaskan, dalam APBD 2018 sudah 22% untuk performa.
“Jika mengacu APBD, kita sangat kecil hanya sekitar 952M untuk pendidikan. Sekolah kita tidak terlalu banyak tetapi semua sekolah sudah tercover di APBD. Baik sekolah negeri dan swasta di Sulut terdata untuk rehab terlebih komputer mengingat persiapan UNBK. Karena kita cukup ketinggalan untuk komputerisasi,” jelas Karinda.
Diakui JK, untuk pendidikan, rata-rata setiap sekolah mendapat bantuan Rp.150 juta supaya semua bisa kena anggaran.
“Untuk platfon di APBD, pendidikan kedua terbesar setelah PU. Karena itu tadi, kita mengcover hingga swasta bahkan ada bantuan beasiswa hingga tingkatan bangku kuliah S1, S2 dan S3,” akunya.
Sementara itu, Ir. Anna Wuisan MSi selaku Kepala Balai TIK-MP Dinas Pendidikan (Disdik) Sulut yang mendampingi JK mengatakan, sehubungan dengan UU23 tahun 2014 dimana ada peralihan wewenang SMA dan SMK ke provinsi sehingga banyak dana yang terserap.
“Jadi di tahun itu kita Ada 6000-an guru yang dialihkan dan tahun lalu terjadi minus. Maka terjadi minus didalam anggarannya,” katanya seraya mengatakan bilama Sulut memiliki program yang cukup baik untuk pendidikan sesuai dengan instruksi Gubernur dan Wagub.
“Ada bantuan untuk siswa miskin, bantuan siswa putus sekolah, bantuan remedial ada juga bantuan paket C itu dilaksanakan secara gratis karena di Sulut belum ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP),” tutupnya.
Penulis: Anggawirya Mega
