Pengangguran Berpotensi Timbulkan Masalah Intoleransi, Ini Harapan Deprov Untuk Disnakertrans Sulut

CYBERSULUT.NET-Angka pengangguran yang cukup tinggi dalam suatu daerah akan berdampak bagi sejumlah sektor seperti masalah sosial. Hal tersebut, sebagaimana ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Sulut Herry Tombeng, Senin (26/02/2018).

Dikatakan legislator Dapil Minut-Bitung ini, masalah sosial yang timbul bisa menjurus pada sikap intoleransi masyarakat.

“Masalah pengangguran berdampak pada masalah sosial. Bukan mustahil dengan masalah pengangguran bisa berdampak pada intoleransi, karena ini masalah perut,” tegas Tombeng dalam hearing Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.

Dengan masalah tersebut, Tombeng berharap, dinas terkait perlu melakukan upaya-upaya lebih dalam menekan angka pengangguran terlebih ketersediaan lapangan kerja.

“Juga perlu penambahan fasilitas pendukung. Kita jangan hanya melihat presentasi, tapi kita harus melihat out come yang didapat untuk masyarakat dari kegiatan-kegiatan dalam melakukan rekruitmen tenaga kerja,” katanya.

Menyikapi itu, Kadisnakertrans Sulut Erny Tumundo menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah program dalam menekan angka pengangguran di Sulut, namun perlu penunjangan dari dinas-dinas yang lain.

“Sebagai contoh, pengalaman yang kami alami dalam 2 tahun belakangan merekrut tenaga kerja dari SMK kualitasnya tidak beda jauh dari SMA yang notabene sekolah umum, mulai dari rekrutmen ke jepang dan job fair, sangat memgecewakan sekali. Disini, Dinas Pendidikan perlu ada upayb Baik kapasitas maupun kapabilitas. Sehingga seleksi, kami sudah berupaya melakukan latihan, namun dalam seleksi sangat di bawah nilainya,” ungkap Tumundo.

Selain itu, dinasnya juga, lanjut Tumundo, melakukan sejumlah program seperti pelatihan dan job fair.

“Yang dilakukan sebetulnya lapangan pekerjaan banyak yang membutuhkan, namun dari target kami 2017 cukup menggembirakan dari sisi data dimana dari 400 orang, yang mendapat penempatan 1500 naker,” jelas Tumundo.

Selain itu, sejumlah perusahaan ritel juga mendapat advokasi untuk menempatkan sisi strategis di perusahaan terhadap naker daerah.

“Seperti di Alfamart dan Transmart, sudah 80% anak daerah yang jadi supervisor dan HRD. Upaya ini sudah kita ambil, kami juga dinas melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Dengan harapan menekan angka pengangguran,” tutupnya.

Penulis: Anggawirya Mega

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *