CYBERSULUT.NET – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen mendorong langkah tegas untuk mengurai persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayahnya.
Andi Silangen meminta tim pengawas tidak hanya memantau proses distribusi di SPBU, tetapi juga melakukan penyisiran (sweeping) langsung ke tempat-tempat pengguna akhir, termasuk kawasan yang diduga memasok aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Langkah tersebut disampaikan Silangen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM yang digelar di Ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026) yang dihadiri pihak Pertamina, Kepolisian, Hiswanamigas hingga jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.
Andi Silangen menilai, antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut, memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran distribusi solar subsidi ke pihak yang tidak berhak.
“Ada antrean, ada kebocoran, kan? Kita coba sweeping di semua tempat-tempat yang membutuhkan solar. Bisa terpotret,” ujar Silangen di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, penelusuran hingga ke tingkat pengguna akhir (end-user) sangat krusial untuk mengidentifikasi muara penyaluran solar selama ini. Dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi sasaran, potensi penyimpangan dapat dipotong secara langsung di lapangan.
“Sekarang kita coba mengawasi langsung ke penggunanya. Kita potong langsung di situ,” tegasnya.
Guna mendukung langkah penindakan tersebut, Andi Silangen meminta Pemerintah Provinsi Sulut melalui Biro Perekonomian dan perangkat daerah terkait untuk segera memetakan data lokasi-lokasi yang membutuhkan pasokan solar dalam jumlah besar.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi tim gabungan untuk mendatangi dan memeriksa kepatuhan penggunaan BBM di lokasi target.
Selain itu, Silangen mendorong penguatan tim pengawas di lapangan. Meski pengawasan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut sudah berjalan, ia menilai pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat diperlukan untuk memperkuat personel pengawasan bersama instansi terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Andi Silangen mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap dampak kelangkaan solar yang dirasakan langsung oleh para pengemudi kendaraan logistik dan angkutan. Akibat antrean yang berlangsung berhari-hari, banyak sopir yang terpaksa beristirahat dan tidur di lokasi antrean demi mendapatkan giliran pengisian BBM.
“Kita ingin supaya persoalan penyaluran solar ini bisa selesai. Masih ada yang antre berhari-hari, sopir-sopir sampai tidur di situ,” pungkasnya.
Melalui pengawasan ketat hingga ke akar masalah, DPRD Sulut berharap penyimpangan distribusi solar dapat dihentikan sehingga BBM bersubsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
