CYBERSULUT.NET – Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Hal itu disampaikan Ketua Tim SMA Kemendikdasmen, David Taula saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Politeknik Negeri Manado (Polimdo) dan Direktorat SMA Kemendikdasmen, Jumat (31/7/2026).
Dalam sambutannya, David menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program pendampingan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Polimdo kembali dipercaya menjadi mitra pendamping melalui fasilitator yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi sekolah di lapangan.
Menurutnya, pengalaman tahun lalu menjadi bahan evaluasi penting. Masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan penyampaian laporan oleh satuan pendidikan hingga belum sinkronnya data pelaporan di dashboard fasilitator.
“Ada beberapa satuan pendidikan yang terlambat membuat laporan. Bahkan ada yang sampai batas waktu belum juga menyelesaikannya. Di sisi lain, ada sekolah yang laporannya sudah selesai, tetapi pengisian pada dashboard fasilitator belum tuntas,” ujarnya.
David menegaskan, tantangan tahun ini semakin besar karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya frekuensi kunjungan lapangan. Karena itu, peran fasilitator dari Polimdo diharapkan mampu memastikan setiap sekolah menjalankan proses pembangunan sesuai ketentuan.
Selain itu, David mengingatkan agar kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang, seperti pekerjaan yang berjalan lebih cepat daripada pencairan anggaran sehingga menghambat penyelesaian proyek.
“Kita harus memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme. Jangan sampai pekerjaan sudah berjalan sementara administrasi dan pencairan dananya belum siap,” kata David.
Dirinya pun berharap seluruh pihak dapat memaksimalkan pengawasan, baik melalui kunjungan langsung maupun pemantauan secara daring, sehingga program revitalisasi sekolah yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal.
