CYBERSULUT.NET – Terkait adanya kejanggalan dalam proses rekrutmen Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025, personil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit mengkritisi ketidaksiapan panitia di tingkat provinsi dalam hal pengelolaan data peserta.
“Saya merasa aneh, panitia di provinsi tidak memegang data apa pun, bahkan salinan pun tidak ada. Bagaimana bisa peserta datang tanpa menyertakan satu pun dokumen? Apalagi ada kesalahan data seperti tanggal lahir,” ujar Raski Mokodompit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (13/10/2025).
Politisi Partai Golkar ini, juga mempertanyakan alasan pergantian nama dalam daftar lima besar yang dikirim ke pusat, khususnya bagi peserta putri.
“Siapa yang mengganti? Apakah mengikuti urutan yang benar, dan kapan keputusan penambahan 30 peserta Paskibraka itu dibuat,” tukas Raski Mokodompit.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Jhonny Suak mengungkapkan, terkait dengan pergantian peserta di lima besar, Jhonny menegaskan bahwa yang dikirim tetap dari daftar lima besar.
“Ada satu yang bermasalah, jadi kami ambil dari urutan lima besar, tidak dari luar,” ungkap Johny Suak.
Terkait data peserta, Johny Suak mengakui adanya kendala karena data bersifat online dan hanya bisa diakses oleh admin di Kabupaten/Kota.
“Kedepan nanti, kami akan minta data administrasi langsung, karena proses awal memang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota,” tukas Johny Suak.
