CYBERSULUT.NET – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diantaranya Ketua Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua, Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama seluruh perwakilan kabupaten/kota, Senin (29/9/2025).
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara khusus menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pengurangan TKD 2026 paling signifikan.
Pemangkasan anggaran berpotensi menghambat program pembangunan dan layanan publik yang sangat bergantung pada alokasi TKD.
Kegelisahan para kepala daerah, sebagai pengelola fiskal wilayah, merupakan respons logis terhadap potensi defisit anggaran dan penyesuaian program yang harus dilakukan.
Alih-alih tenggelam dalam kekhawatiran, Gubernur Yulius Selvanus menawarkan sebuah solusi adaptif dan strategis merespons tantangan fiskal ini.
Dalam pernyataan yang penuh keyakinan, Gubernur Yulius menegaskan situasi tersebut tidak perlu disikapi dengan kepanikan.
“Tidak perlu bimbang. Tenang, saya punya solusinya,” kata Yulius.
Solusi utama yang ditawarkan Gubernur Yulius berfokus pada dua pilar strategis.
Adalah optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) lokal dimana Gubernur Yulius menekankan Sulut memiliki kekayaan alam melimpah dan harus menjadi tulang punggung perekonomian baru di tengah berkurangnya dana transfer.
Pemanfaatan kekayaan ini secara optimal diharapkan mampu menopang kebutuhan fiskal daerah.
Pemanfaatan SDA tersebut, menurutnya, memerlukan sinergitas kuat antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kolaborasi ini esensial untuk menciptakan rantai nilai yang efektif dan memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial.
Selain strategi internal, Gubernur Yulius juga menunjukkan komitmen melakukan advokasi dan komunikasi terbuka dengan pihak eksternal.
Ia berencana segera menemui Presiden Prabowo Subianto, guna menyampaikan langsung keluh kesah bupati/wali kota dan kondisi nyata daerah akibat pemangkasan TKD.
Secara etika pemerintahan, Gubernur Yulius juga memberikan arahan tegas kepada para kepala daerah untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.
“Harus berani bicara kepada masyarakat soal kondisi ini,” tegasnya, menekankan pentingnya komunikasi jujur kepada publik mengenai kondisi keuangan daerah.
Tantangan pemangkasan TKD 2026 ini dipandang Gubernur Yulius sebagai momentum krusial bagi Sulut untuk bertransformasi dari ketergantungan transfer pusat menjadi daerah yang mandiri secara fiskal melalui eksploitasi potensi lokal secara terencana dan sinergis.
