CYBERSULUT.NET – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mendapat apresiasi dari KPU RI lewat dua penghargaan yang diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Jumat (4/11/2022) di Jakarta.
Penghargaan pertama adalah penghargaan terbaik ketiga dalam kategori evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instamsi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja (Satker) sedang.
Penghargaan lainnya adalah penghargaan sebagai salah satu KPU Provinsi yang mencapai angka 100%, untuk kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada KPK.
Dua penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Ketua KPU Sulut yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon yang juga ikut dihadiri ajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi, Sekretaris, Kabag KPU Provinsi yang membidangi keuangan dan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Meidy Tinangon mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh KPU RI melalui Inspektorat KPU. Hal ini menurutnya merupakan buah kerja keras dan kepatuhan semua komponen di KPU Sulut.
“Terima kasih kepada jajaran komisoner dan sekretariat KPU Sulut dan KPU Kabupaten/Kota se Sulut atas kerjasamanya. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin saat membuka Rakor tersebut menyampaikan KPU tengah memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan kerja pengelolaan kepemiluan berjalan dengan baik. Dia juga menekankan mitigasi dan manajemen risiko harus berjalan di KPU.
Turut hadir Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah I M Syahrizal Iskandar, Inspektur Wilayah II Pujiastuti, Inspektur Wilayah III Mars Anshori Wijaya, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik Novhy Hasbhy Munnawar. Peserta adalah Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris serta Kepala Bagian Hukum, SDM dan KUL.
REDAKSI
