CYBERSULUT.NET – Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) yang menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar untuk bantuan studi bukan beasiswa bagi Mahasiswa S1 dan S2, diapresiasi Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka.
“Ini merupakan program yang menyentuh masyarakat, sangat membantu mahasiswa berprestasi kurang mampu yang membutuhkan anggaran biaya,” puji Taufik Tumbelaka.
Meskipun mengapresiasi, putra dari Gubernur pertama Sulut ini menegaskan kalau program tersebut harus diperketat persyaratannya agar bisa tepat sasaran.
“Misalnya harus wajib ada surat keterangan kurang mampu dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus capai 3,25 atau 3,5. Jangan sampai tidak tepat sasaran bahkan dimanfaatkan kepentingan politik,” tegas jebolan Universitas Gadjah Mada ini.
BACA : Ayo Gerak Cepat, Ini Syarat Dapat Bantuan Studi Dikda Sulut Hingga Rp10 Juta Untuk S1 & S2
Tumbelaka juga mempertanyakan terkait pembagian besaran kuota untuk kategori S1 dan S2. Menurut dia, kategori S1 yang sangat membutuhkan bantuan studi dari pemerintah.
“Dasar pembagian kuota seperti apa ? Harusnya lebih banyak kuota untuk S1. Kalau yang S2 bisa diasumsikan sudah ada penghasilan, beda dengan S1,” kata Tumbelaka.
Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Centre (TAC) ini pun menyarankan agar Dikda Sulut aktif menjemput bola menemukan para mahasiswa yang memang membutuhkan.
“Para mahasiswa yang kurang mampu sebenarnya tidak diharuskan mengajukan, apalagi mereka yang berprestasi. Justru Dikda yang jemput bola berikan bantuan, dengan mendatangi setiap universitas dan fakultas untuk diambil datanya,” pungkas Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Pengcab Manado ini.
Penulis : Christy Lompoliuw
