CYBERSULUT.NET- Pasca ditetapkan sebagai tersangka kepada Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow terkait dugaan kasus pengrusakan kepada pihak PT. Conch, Kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) belum melakukan penahanan.
“Belum tahu kapan Yasti bakal ditahan, proses hukum masih terus berlangsung tapi saya belum bisa memastikan kapan Yasti bakal ditahan,” terang Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Selasa (25/7/2017).
Lanjut Tompo, untuk 27 anggota Satpol PP yang diduga melakukan pengrusakan masih terus berproses oleh Polda Sulut. “Semuanya berproses baik terhadap 27 anggota Satpol PP, walau sudah ada yang ditetapkan tersangka,” jelas dia.
Sebagai referensi, terkait penahanan tersangka, perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana
Dalam ilmu hukum pidana ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif. Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
Dari uraian di atas, berarti dimungkinkan seorang tersangka tidak ditahan. Yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Namun jika memang sudah ada perintah penahanan atas tersangka tersebut, tersangka dapat meminta penangguhan penahanan. Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel yang berjudul Syarat-syarat Penangguhan Penahanan, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:
- Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
- Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
- Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
BACA: Polda Sulut Tetapkan Bupati Bolmong Yasti Tersangka Pengrusakan di PT. Conch
EDITOR: VALENTINO WAROUW
