CYBERSULUT.NET – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado menjadi satu-satunya satuan kerja (Satker) yang menjadi Pilot Project Zona Integritas di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Penunjukan Zona Integritas ini penting karena diikuti dengan semangat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani (WBK-WBBM).
Kepala Lapas Manado Sulistyo Wibowo menegaskan semua komponen Lapas Manado agar menciptakan budaya kerja yang mencerminkan pesan WBK-WBBM.
“Kita menjadi contoh untuk semua satker. Karena itu tunjukan semua kinerja yang baik. Jangan sampai ada praktek pungutan liar,” imbuh Wibowo, baru baru ini di Manado.
Keterangan Wibowo ini dirinci lebih detil oleh Kepala Seksi Kegiatan Kerja Rechman Loho yang mengingatkan bahwa praktek pungli bisa dalam urusan CMB, PB, Asimilasi, remisi dan usulan JC.
“Jadi warga binaan yang keberatan dengan praktek ini jangan takut sampaikan ke kami,” kata Loho.
Terpisah, sejumlah WBP mengapresiasi komitmen Lapas Manado mewujudkan Zona Integritas dengan menciptakan WBK-WBBM. Ada kebanggaan sekaligus harapan atas project pilot tersebut.
“Kebanggaannya bahwa Lapas Manado menjadi contoh dan teladan bagi semua UPTD atau Satker se-Sulut. Harapannya adalah konsistensi menegakan pelayanan bebas korupsi, suap dan gratifikasi apapun. Jangan sampai komitmen ini kabur dan berdenyut sebentar saja,” ujar warga binaan Hut Kamrin. Ia berharap agar WBK-WBBM itu tidak dimengerti sebagai program institusi.
“Tapi lebih pada instrumen untuk menumbuhkan habitasi dan kultur kerja yang melahirkan mutu pelayanan aparatur sipil negara,” terang Kamrin, mantan pemimpin redaksi sebuah media cetak.
Perihal yang menyangkut Zona Integritas menurutnya, adalah budaya kerja secara keseluruhan. Tidak secara ekslusif menukik pada masalah korupsi, suap dan gratifikasi semata.
Lanjut, ia mengapresiasi denyut pelayanan Lapas berbasis akurasi dan akselerasi yang mulai didorong Sulistyo Wibowo. “Kita sudah bisa mengecek informasi di website www.lapasmanado.com. Kemudian informasi melalui fingertouch di Self-Service yang sudah dikembangkan. Ini wujud keseriusan pimpinan menanggapi usulan project pilot Kemenkum-HAM,” tandas Kamrin tak berlebihan.
Serly Wilhelmina (*)
