CYBERSULUT.NET – Kelangkaan solar yang terjadi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah sopir dump truck melakukan aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (29/9/2025).
Adapun tuntutan para sopir dump truck yakni pertama meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh aparat penegak hukum, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran. Kedua, mereka mendesak copot kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.
Ketiga, meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU. Keempat, meminta Gubernur dan pertamina membentuk tim pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck. Kelima meminta kepada pihak pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode Solar subsidi.
Hal berikutnya mereka tegaskan, jika masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka aksi demo akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulut.
Terakhir pendemo meminta kepada Gubernur untuk mempermudah pengurusan-pengurusan izin galian C yakni material pasir, batu dan lain-lain karena galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi supir angkutan material.
Anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh merespon aspirasi para sopir mengajak untuk bersama-sama mendorong aspirasi tersebut. Pihak DPRD punya komitmen untuk melanjutkan aspirasi tersebut dalam wujud yang konkrit sehingga akan meminta agar dilaksanakan rapat dengar pendapat.
“Besok kami akan meminta Pemerintah Provinsi untuk rapat dengar pendapat bersama-sama dipimpin oleh pimpinan dewan. Kemudian, boleh menghadirkan kepolisian dan TNI,” ujar Inggrid Sondakh.
