CYBERSULUT.NET – Mengkritisi adanya Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi masyarakat yang hilang atau tidak terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), personil Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Pieree Makisanti menegaskan ada mis komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut.
“Ada oknum mungkin sengaja yang memblok, sehingga Pokir tidak masuk atau tidak ada dokumen kesepakatan,” unkap Pieree Makisanti dalam rapat Banggar DPRD bersamaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Jumat (08/08/2025).
Dirinya pun berharap Pokir anggota DPRD Sulut dapat terakomodir dalam APD Perubahan 2025, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD Sulut meningkat.
“Kami tidak menuntut semua Pokir harus terakomodi, tapi kami harap ada Pokir DPRD boleh masuk, agar ketika kamii turun lapangan, masyarakat tahu kami mmapu perjuangkan aspirasi mereka,” tukas Pieree Makisanti.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang Sekprov memastikan akan mengawal penginputan pokir anggota DPRD Sulut di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Dalam penginputan nanti, kami akan melakukan pendampingan secara langsung dengan melibatkan SKPD terkait seperti Badan Keuangan. Agar kami bisa memastikan setiap catatan yang di input,” kata Tahlis Gallang.
