CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (30/6/2025) menggelar rapat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, terkait pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat sempat menyoroti ketidakhadiran beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembahasan tersebut.
“Kalau untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapeda), bisa dimaklumi karena sementara mengikuti Musrenbang. Tapi kalau SKPD lain ? Tidak mungkin semua SKPD mendampingi Bapeda di Musrenbang,” ujar Vonny Paat.
Dalam kesempatan tersebut juga, Vonny Paat mempertanyakan isi dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Saya ingin mengetahui isi LHP BPK. Apakah ada rekomendasi administratif yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD terkait atau bahkan rekomendasi ganti rugi dalam waktu 60 hari ke depan ? Karena hal ini tidak terlihat dalam materi yang kami terima. Mohon penjelasan,” tukas Politisi PDIP ini.
Menanggapi kritikan dan pertanyaan tersebut, Plt Sekretaris Provinsi, Thalis Gallang selaku Ketua TAPD mengungkapkan terkait ketidakhadiran sebagain SKPD dalam rapat tersebut, karena sementara melaksanakan zoom meeting dengan jakarta.
“Gubernur juga hadir di zoom meeting tersebut. Sementara, ada juga yang sakit. Kami mohon maaf karena tadi lupa menyampaikan,” ujar Thalis Gallang.
Terkait LHP dari BPK RI, Thalis Gallang mengungkapkan kalau BPK RI memberikan sejumlah catatan bersifat finansial maupun non-finansial.
