CYBERSULUT.NET – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan untuk posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut akan diprioritaskan untuk pengurus partai.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris DPD PDIP Sulut, Franky Wongkar usai memimpin rapat internal fraksi PDIP bersama legislator terpilih periode 2019-2024 di DPRD Sulut,
Senin (26/8/2019).
“Untuk sementara dua dari empat komisi yang ada. Untuk nama belum ada, nanti diserahkan ke DPD untuk melakukan rapat,” ujar Wongkar yang didampingi Wakil Ketua DPD PDIP Sulut, Fabian Kaloh.
Lanjut Wongkar, akan ada pertimbangan untuk nama yang akan menduduki posisi pimpinan komisi maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya di DPRD Sulut.
“Misalnya kepengurusan DPD dan memang ada aturan partai soal itu, karena kita sudah ada standart supaya tidak terjadi konflik dan selalu di PDIP untuk jabatan harus
dibagi habis. Semua harus mendapatkan jabatan, kan AKD ini banyak,” kata Wongkar.
Terkait posisi pimpinan fraksi, Wongkar juga kembali menegaskan masih sementara dibahas DPD PDIP Sulut.
“Masih sementara berporses, yang pasti Ketua fraksi harus pengurus partai dan itu syarat utama,” tukas Wongkar.
Saat disentil wartawan sosok Fabian Kaloh yang mendampinginya saat itu untuk menduduki kursi Ketua Fraksi, sambil tersenyum Wongkar enggan memberikan kepastian.
“Bisa juga jadi lain, namanya juga petugas partai. Siap ditempatkan dimanapun dan jabatan apapun. Sama seperti saya yang ditugaskan ke eksekutif dan ternyata enak juga,” tukas Wongkar.
Diketahui pengurus DPD PDIP Sulut yang duduk di DPRD Sulut periode 2019-2024 diantaranya, Andrei Angouw, Rocky Wowor, Fabian Kaloh, Arthur Kotambunan, Vonny Paath, Berty Kapojos, Sandra Rondonuwu, Fransiskus Silangen, Djein Rende dan Muslimah Mongilong.
Christy Lompoliuw
