CYBERSULUT.NET – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026, pemerintah menetapkan besaran UMP 2027 dari sebelumnya Rp4.002.630 menjadi Rp4.323.465.
Artinya, pekerja di Sulawesi Utara memperoleh kenaikan upah minimum sebesar Rp320.835 setiap bulan. Dalam proses perhitungannya, pemerintah menggunakan variabel alfa 0,74 dengan pengali kenaikan sebesar 8,02 persen.
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mengatakan penetapan UMP 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
Menurut Gubernur, kebijakan kenaikan upah bukan sekadar penyesuaian nominal, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di Sulawesi Utara. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan, kenyamanan serta meningkatkan daya beli pekerja dan buruh,” jelas Yulius, Jumat (20/11/2026).
Di sisi lain, Gubernur Yulius juga menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan kenaikan upah tidak mengabaikan iklim investasi di Sulawesi Utara.
Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi, sehingga investor, pengusaha, dan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mengembangkan usahanya.
“Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah,” jelasnya.
Dengan penetapan UMP 2027 tersebut, pemerintah berharap peningkatan pendapatan pekerja dapat berjalan seiring dengan terjaganya iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.


















