CYBERSULUT.NET — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian menyoroti tajam simpang siurnya informasi terkait kebijakan meliburkan sekolah dan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah situasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Sulut belakangan ini.
Hal tersebut ditegaskan Cindy Wurangian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, Senin (19/10/2026).
Menurut Cindy Wurangian, masalah distribusi informasi dari pemerintah daerah ke pihak sekolah masih belum berjalan efektif. Hal ini memicu kebingungan masif di tingkat satuan pendidikan, orang tua, hingga siswa.
“Di Komisi IV, saya sendiri mendapatkan telepon dan pesan WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi ini benar atau tidak. Dari sekolah masing-masing, informasinya masih simpang siur,” ujar Cindy di hadapan jajaran Dinas Pendidikan.
Dalam keterangannya, Cindy mengungkapkan adanya ketimpangan penerimaan informasi antar-sekolah. Beberapa sekolah sudah menerima arahan, sementara sekolah lainnya belum mendapatkan informasi yang jelas. Bahkan, terdapat sekolah yang terlanjur meliburkan siswanya padahal surat imbauan kebijakan tersebut telah dibatalkan oleh pemerintah akibat situasi yang kembali dinamis.
Cindy menilai, pola komunikasi yang lemah seperti ini bukan kali pertama terjadi. Situasi serupa pernah muncul saat pemerintah mendadak mengambil kebijakan memulangkan siswa lebih awal atau meliburkan sekolah akibat kondisi darurat dan bencana.
“Jadi mungkin surat sudah keluar dari Pak Gubernur atau Pak Sekprov, tetapi distribusi ke sekolah-sekolah ini sepertinya belum begitu lancar. Akibatnya, informasi di lapangan menjadi simpang siur,” tegas politisi Golkar tersebut.
Guna menyelesaikan persoalan klasik tersebut, Cindy mendesak Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut untuk segera membenahi alur distribusi informasi dan koordinasi internal.
Sebagai solusi konkrit, Cindy mengusulkan pembentukan grup komunikasi terpadu berbasis digital yang menghubungkan langsung penentu kebijakan tingkat provinsi dengan pimpinan satuan pendidikan di seluruh daerah.
Cindy mencontohkan keberhasilan mekanisme komunikasi yang diterapkan Komisi II DPRD Sulut dalam menangani masalah distribusi BBM, di mana koordinasi dilakukan secara langsung dan real-time melibatkan Gubernur, Sekprov, Biro Perekonomian, Pertamina, Hiswana Migas hingga jajaran DPRD.
Dengan adanya saluran komunikasi cepat dan terintegrasi ini, diharapkan seluruh keputusan atau arahan terbaru pemerintah daerah dapat diterima secara serentak oleh kepala sekolah dan tenaga pengajar, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat saat terjadi kondisi darurat di masa mendatang.
