CYBERSULUT.NET – Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota, Jimmy F Eman dinilai belum memenuhi kriteria Good Governance (Tata Pemerintahan yang baik).
Menurut Steven Kandouw yang saat ini sementara menjalani cuti dari jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), ada beberapa kriteria jalannya pemerintahan yang baik.
“Pertama, Penyusunan Anggarannya transparan, Anggarannya terbuka. Seluruh penduduk Kota Tomohon bisa tahu, tapi di kota Tomohon semua tertutup,” ungkap Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini saat melantik tim divisi pemenangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut dan Carol Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL) Kota Tomohon Tahun 2020, Jumat (16/10/2020) di Kolongan Tomohon.
Lanjut dikatakan Steven Kandouw, Good Governance juga harus partisipatif. Artinya, semua kegiatan pembangunan dengan anggaran pemerintah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan jangan pilih kasih.
“Kalau tidak partisipatif, maka pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja,” kata Steven Kandouw.
Ditambahkan Steven Kandouw, Good Governance itu harus ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi hingga pusat.
“Baik ke atas maupun ke bawah satu visi, alias koordinasi. Tomohon selama ini tidak pernah ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, makanya pembangunan tidak optimal padahal APBD Tomohon tidak mampu mencover semua. Oleh karena itu karena tidak ada koordinasi, sehingga Kota Tomohon bisa dikategorikan daerah yang tak Good Governance,” tegas Steven Kandouw.
Oleh karena itu, Steven Kandouw menekankan pentingnya membangun kota Tomohon, dengan adanya kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pilihan untuk pemimpin Kota Tomohon yang bisa membawa perubahan.
“Sudah sangat jelas, kalau ingin perubahan besar di kota Tomohon maka dalam Pilkada 9 Desember mendatang, pilihlah CS-WL. Tidak hanya itu, OD-SK juga untuk Pilgub Sulut, sehingga koordinasi antara pemerintah Kota dan Provinsi terjalin dengan baik,” tukas mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Christy Lompoliuw
