CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (21/5/2019) melaksanakan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dan dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang didampingi Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.
Rapat paripurna ini, merupakan jawaban LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 yang sebelumnya telah diserahkan pada 23 April 2019 lalu.
Di mana DPRD sulut merespon positif bahkan mendalami secara internal sesuai dengan tata tertib panitia khusus (Pansus) DPRD, berikut output yang dihasilkan. Yakni rekomendasi berupa saran, masukan maupun koreksi dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Sulut tahun 2016-2021.
Ketua Pansus LKPJ-DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang mengatakan kebijakan umum pemerintahan daerah, salah-satunya adalah RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021.
“RPJMD adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan karena memuat visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta tahapan pelaksanaannya selama lima tahun,” katanya.
Ferdinand juga menjelaskan, terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai aspirasi masyarakat.
“Itu telah terbukti dalam pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD SK) yang telah mengedepankan visi dan misi nasional yaitu terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya,” tandasnya.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan, 119 rekomendasi yang diberikan, merupakan rekomendasi terbanyak selama ini. Menurutnya juga rekomendasi ini menandakan outputnya optimal.
“Demikian disampaikan apresisasi bagi DPRD pemprov sulut atas kapabilitas dan eksistensinya,” pungkas Kandouw.
ADVERTORIAL
